Masuki Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Anak Buah Jaga Kinerja
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dia mengingatkan, segenap jajaran Kementerian Keuangan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di tahun politik ini.
"Saya minta seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan profesional penuh, dengan judgement yang baik. Sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanan menjadi obyek politik. Kita tetap menjaga republik Indonesia sesuai dengan tugas konstitusi dan undang-undang," kata dia, Jakarta, Rabu (23/1).
Selain itu, dia pun meminta segenap jajaran, khususnya dari Ditjen Pajak untuk siap menyambut era Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mulai berjalan efektif tahun ini. Dengan demikian, semua informasi yang diterima sungguh-sungguh digunakan sesuai keperluan dan demi kepentingan pengumpulan pajak.
"Maka dibutuhkan kemampuan kita untuk mengelola menjaga data tersebut dan menggunakannya hanya untuk kepentingan perpajakan," imbuhnya.
Selain itu, dia juga meminta segenap jajarannya untuk menjaga kepercayaan para wajib pajak. Dengan demikian, dana hasil repatriasi tax amnesty yang sudah terkumpul tersebut tidak lagi keluar dari Indonesia.
"Tahun ini juga tiga tahun sejak tax amnesty dimana banyak yang ikut atau partisipan tax amnesti terutama yang membawa hartanya di dalam negeri, akan expired 3 tahun. Saya berharap itu kita mampu menciptakan confident sehingga dana atau aset tetap bisa tetap terjaga berada di Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan memang setelah periode tax amnesty berakhir pengusaha yang ikut tax amnesty bisa membawa Rp 140 triliun dana hasil repatriasi tax amnesty keluar. Namun, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, maka para pengusaha tentu tidak akan buru-buru membawa keluar uangnya.
"Tapi kalau kalian lihat sektor keuangan, untuk aset yang di luar ini pun ada inflow juga kan di 2018, 2019, jadi tanpa aturan pun dia akan datang sendiri. Kalau melihat itu kita optimis walau Rp 140 triliun itu bebas dia enggak akan buru2 pergi," ujarnya.
"Mungkin investasi di indonesia bisa lebih menarik. Lihat suku bunga kita berapa. dan kita bisa stabilisasi kurs. Jadi menarik invest di indonesia. Begitu melihatnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaAnak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaJenderal Sigit memberikan atensi seluruh jajaran menjaga kamtibmas selama Ramadan untuk menjaga kekhusyukan masyarakat selama menunaikan ibadah puasa.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaYustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaBagi Wajib Pajak yang terlambat melapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi administratif hingga dipenjara.
Baca Selengkapnya