Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masuki Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Anak Buah Jaga Kinerja

Masuki Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Anak Buah Jaga Kinerja Sri Mulyani lantik pejabat eselon 2. ©2019 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dia mengingatkan, segenap jajaran Kementerian Keuangan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di tahun politik ini.

"Saya minta seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan profesional penuh, dengan judgement yang baik. Sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanan menjadi obyek politik. Kita tetap menjaga republik Indonesia sesuai dengan tugas konstitusi dan undang-undang," kata dia, Jakarta, Rabu (23/1).

Selain itu, dia pun meminta segenap jajaran, khususnya dari Ditjen Pajak untuk siap menyambut era Automatic Exchange of Information (AEoI) yang mulai berjalan efektif tahun ini. Dengan demikian, semua informasi yang diterima sungguh-sungguh digunakan sesuai keperluan dan demi kepentingan pengumpulan pajak.

"Maka dibutuhkan kemampuan kita untuk mengelola menjaga data tersebut dan menggunakannya hanya untuk kepentingan perpajakan," imbuhnya.

Selain itu, dia juga meminta segenap jajarannya untuk menjaga kepercayaan para wajib pajak. Dengan demikian, dana hasil repatriasi tax amnesty yang sudah terkumpul tersebut tidak lagi keluar dari Indonesia.

"Tahun ini juga tiga tahun sejak tax amnesty dimana banyak yang ikut atau partisipan tax amnesti terutama yang membawa hartanya di dalam negeri, akan expired 3 tahun. Saya berharap itu kita mampu menciptakan confident sehingga dana atau aset tetap bisa tetap terjaga berada di Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan memang setelah periode tax amnesty berakhir pengusaha yang ikut tax amnesty bisa membawa Rp 140 triliun dana hasil repatriasi tax amnesty keluar. Namun, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, maka para pengusaha tentu tidak akan buru-buru membawa keluar uangnya.

"Tapi kalau kalian lihat sektor keuangan, untuk aset yang di luar ini pun ada inflow juga kan di 2018, 2019, jadi tanpa aturan pun dia akan datang sendiri. Kalau melihat itu kita optimis walau Rp 140 triliun itu bebas dia enggak akan buru2 pergi," ujarnya.

"Mungkin investasi di indonesia bisa lebih menarik. Lihat suku bunga kita berapa. dan kita bisa stabilisasi kurs. Jadi menarik invest di indonesia. Begitu melihatnya," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Kapolri Wanti-Wanti Anak Buah Cegah Gangguan Keamanan Selama Ramadan
Kapolri Wanti-Wanti Anak Buah Cegah Gangguan Keamanan Selama Ramadan

Jenderal Sigit memberikan atensi seluruh jajaran menjaga kamtibmas selama Ramadan untuk menjaga kekhusyukan masyarakat selama menunaikan ibadah puasa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Terima Surat Panggilan MK, Sri Mulyani Siap Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Jumat Besok
Terima Surat Panggilan MK, Sri Mulyani Siap Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Jumat Besok

Yustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Masyarakat Tak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Masuk Penjara
Hati-Hati, Masyarakat Tak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Masuk Penjara

Bagi Wajib Pajak yang terlambat melapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi administratif hingga dipenjara.

Baca Selengkapnya