Masalah Klasik di Balik Marahnya Jokowi ke Menteri yang Suka Impor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dibuat geram oleh anak buahnya yang lebih suka mengimpor barang dan menomorduakan pembelian produk hasil dalam negeri. Jokowi tak habis pikir masih ada kementerian yang membeli kursi, meja, seragam dan sepatu tentara dari luar negeri.

"Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan," ungkap Jokowi Saat memberikan pengarahan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Daerah, dan Direktur Utama BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).

Jokowi juga menyoroti belanja kementerian/lembaga yang masih minim membeli produk UMKM. Padahal, dia telah memerintahkan agar belanja negara sebesar Rp400 triliun diserap pelaku usaha dalam negeri.

Menanggapi itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kemarahan yang diungkap Jokowi bukan masalah yang baru. Sejak dulu, memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.

"Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (25/3).

Masalah yang diungkap tetap sama. Kementerian/lembaga kerap berdalih produk UMKM tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Padahal mereka lebih pro terhadap produk impor.

"Alasannya klasik, produsen lokal apalagi UMKM dianggap tidak memiliki kualitas yang sesuai kriteria," kata dia.

Seharusnya Diberikan Pendamping

Padahal, seharusnya kementerian/lembaga memberikan pendampingan agar produk UMKM bisa memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jokowi yang meminta agar standarisasi kepada UMKM tidak dipersulit.

"Harusnya ada pendampingan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memenuhi standarisasi tadi," kata dia.

Tak hanya soal kualitas, produk UMKM seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang. Bhima menyebut, aturan ini sudah ada, namun di lapangan tidak berjalan.

Berdasarkan data dari LKPP transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen di tahun 2021. Padahal Jokowi telah meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga 40 persennya diserap UMKM.

"Porsi nilai transaksi UMKM dalam pengadaan Rencana Umum Pengadaan tahun 2021 hanya 33,6 persen," kata dia.

Sementara itu di tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903. Padahal targetnya harus 70.000 produk.