Ma'ruf Amin: Lembaga Peradilan Menangani Sengketa Ekonomi Syariah Harus Diperkuat

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penguatan kelembagaan dan kewenangan ekonomi syariah, menjadi kunci pemecah persoalan ekonomi syariah. Sebab, menurut dia, pesatnya perkembangan ekonomi syariah saat itu akan turut diikuti sejumlah masalah.

"Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan kewenangan badan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah perlu dilakukan," kata dia dalam pidato pembuka Webinar Nasional bertajuk 'Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkeadilan di Indonesia', Rabu (26/8).

Peningkatan kewenangan, lanjut Ma'ruf, dikendalikan Mahkamah Agung melalui Peradilan Agamanya. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan keberadaannya harus diperkuat lagi.

"Penambahan penguatan kewenangan ini untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi yang dimaksudkan agar putusan yang ditetapkan bisa memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi berbagai pihak," jelas Ma'ruf.

Dengan kepastian hukum, Ma'ruf meyakini, pelaku ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaannya. Termasuk para pelaku bisnis syariah yang mampu mendorong semakin terbukanya iklim kemudahan berusaha di bidang ekonomi syariah di Indonesia.

"Serta pada gilirannya dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," dia menandasi.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com