Luhut Minta Bantuan KPK Awasi Investasi dan Penyelundupan Nikel
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menindak dan mencegah praktik korupsi yang telah merusak iklim investasi, seperti penyelundupan nikel ore yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.
"Banyak kerjaan lain yang hebat dari ini yang kamu (KPK) bisa lakukan untuk menghemat uang negara," ujar Luhut dalam Standard Chartered Global Research Briefing di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (15/1).
Dia ingin mengajak KPK bekerja sama, khususnya dalam proses pencegahan korupsi. Penanganan dan pencegahan korupsi dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi dan memastikan tata kelola ekonomi berjalan dengan baik.
Untuk itu, dia akan segera mengundang KPK ke kantornya untuk membicarakan strategi pencegahan dan penindakan korupsi dalam investasi. "Pencegahan dan penindakan seperti dua sisi mata uang. Kamu nangkap-nangkapin 'yes good', tapi banyak juga yang bisa lebih hebat dari kegiatan itu," ujarnya.
Dia pun mengapresiasi langkah KPK yang dalam beberapa waktu terakhir getol melakukan operasi tangkap tangan, baik kepada kepala daerah maupun pejabat lembaga negara. Namun, dia juga mendesak lembaga anti rasuah itu untuk aktif melakukan pencegahan agar kebocoran uang negara dapat dimitigasi.
"Di kantor saya menyangkut masalah investasi saya ikutkan dari KPK. Apa tujuannya? adalah pencegahan. Seperti penyelundupan nikel ore. Itu besar sekali dan itu mau tertibkan kita semua," tambahnya.
Pelarangan Ekspor Nikel
Dia menjelaskan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menghentikan ekspor nikel karena ada indikasi pelanggaran. Menurutnya, hal itu dilakukan karena penyelundupan nikel ore sudah sedemikian besar dengan modus manipulasi data.
"Nikel Ore sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya," kata Luhut di kesempatan sebelumnya.
Di sisi lain, Luhut mengklaim perkembangan program hilirisasi nikel cukup memuaskan. Nikel Ore sekarang sudah sampai pada carbon steel. "Artinya nilai tambah kedua, sesudah itu masuk pada katoda kemudian kita masuk pada lithium battery, kemudian nanti terus saja masuk pada recycling program, kita recycle baterai-baterai bekas lithium," ujar Luhut.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaBerkas Perkara Lengkap, Kasus Korupsi Tambang Nikel Eks Gubernur Malut Segera Disidangkan
KPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnya