Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum ada kemajuan

Merdeka.com - Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012. Hasil audit secara keseluruhan, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LHP laporan keuangan pemerintah pusat tahun lalu.

Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat belum mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. "Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Meski opini yang diberikan tidak ada peningkatan, BPK mengapresiasi beberapa kemajuan yang dilakukan pemerintah yang telah melaksanakan rekomendasi BPK. Semisal meningkatkan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap lainnya.

Kerja keras pemerintah terlihat pada opini bagi Kementerian atau Lembaga (KL) yang mengalami peningkatan. Jumlah KL yag memperoleh Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK meningkat dari 67 KL pada tahun 2011 menjadi 69 KL pada tahun 2012.

Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 22 dan 2 KL.

BPK juga menyerahkan laporan lain terkait transparansi fiskal. "Laporan tambahan berupa laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pusat," jelas Hadi.

Dalam LKPP tahun 2012 itu, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BPK mencatat dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.338,11 triliun atau naik sebesar 10,53 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 1.210.60 triliun.

"Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp 980,52 triliun atau hanya mencapai 96,46 persen dari anggaran sebesar Rp 1.016,23 triliun," tutur Hadi.