Kritik Keras Faisal Basri Tentang Implementasi Industri 4.0 Bisa Genjot Ekspor

Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto soal pencanangan industri 4.0 yang diklaim mampu membuat selisih ekspor impor per GDP mencapai 10 persen. Menurutnya, belum ada negara di dunia yang mampu mencapai hal tersebut.

"Kita masih tersisih di kancah perdagangan dunia. Kritik saya ke Menteri Airlangga dia bikin visi industri 4.0 yang targetnya ekspor minus impor per GDP 10 persen. Di dunia ini tidak ada. Kecuali menerapkan sumber baru," ujar Faisal di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/12).

Faisal mencontohkan, beberapa negara maju dengan ekspor tinggi seperti China dan Korea tidak mampu menciptakan ekspor minus impor per GDP 10 persen. China yang memiliki ekspor raksasa bahkan hanya mampu meraup selisih dari ekspor impor sebesar 0,8 persen.

"Visi dia sudah kacau hampir tidak ada negara seperti itu. China ekspor 19,8 persen, impornya 19 persen cuma nol koma sekian persen. Korea 43,1 persen impornya 37,8 persen tidak sampai 10 persen. Yang seperti ini tidak punya visi utuh," jelasnya.

Faisal pun meminta, pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan peningkatan ekspor barang dan jasa. Di mana, dalam 16 tahun terakhir ekspor terus melemah.

"Industri manufaktur kita Indonesia 1 dari sedikit pengecualian kita makin tersisih. Kemampuan kita ekspor barang jasa itu turun terus dalam 16 tahun terakhir. Tren ini tidak bisa dihentikan pemerintahan Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya, sebagai konseptor Making Indonesia 4.0, Menteri Airlangga menyatakan, revolusi industri 4.0 akan merombak alur produksi industri konvensional dengan cara yang tidak biasa. Kendati demikian, bakal terjadi sebuah peningkatan produktivitas dan kualitas secara efisien.

"Dalam konsepsinya, kami akan merevitalisasi industri manufaktur nasional. Ini lebih cepat dibandingkan evolusi perekonomian Indonesia dari yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam (migas dan pertambangan), menjadi ekonomi berbasis manufaktur yang memberikan nilai tambah tinggi," jelasnya.

Menperin mengungkapkan implementasi industri 4.0 di Indonesia diyakini bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, era ekonomi digital juga menyasar pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Di samping itu, sesuai aspirasi Making Indonesia 4.0, kita akan mengembalikan kontribusi nilai ekspor sebesar 10 persen dari PDB nasional," ungkapnya. Selain itu, mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030.

Dalam kesiapan memasuki revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sejalan upaya itu, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi, salah satunya mengusung konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Guna mempercepat pemanfaatan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, Kemenperin bersama asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan akademisi, juga telah menetapkan lima sektor industri yang akan menjadi pionir implementasi industri 4.0 di Tanah Air.

Lima sektor manufaktur tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik. "Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut," sebutnya.

Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. "Penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saingnya," tegas Menperin Airlangga.