Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Dinilai Perpanjang Alur Birokrasi

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, mengkritisi pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai kehadiran komite anyar ini berpotensi memperpanjang alur birokrasi.

"Sebenarnya kehadiran komite ini masih belum urgent. Justru adanya komite akan memperpanjang proses birokrasi di tengah pandemi," tegas dia dalam rilis survei nasional via daring, Kamis (23/7).

Aviliani menjelaskan adanya komite tersebut berpotensi membuat laporan kinerja kepada Presiden Jokowi menjadi lebih rumit. Mengingat komite harus terlebih dahulu berkoordinasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua. Kemudian, baru menunggu keputusan persetujuan Presiden Jokowi.

Imbasnya akan memperpanjang proses birokrasi yang mengakibatkan lambannya upaya penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi ini. Sebab, cara kerja seperti ini dinilai tidak cocok diterapkan dalam kondisi sulit.

"Apalagi saat ini kita dalam kondisi luar biasa sulit. Tapi penanganannya dilakukan malah seperti ini dan masih bersifat business as usual," tegasnya.

Realisasi Program Covid-19 Masih Lamban

Pun, tambah Aviliani, sejatinya tanpa membentuk komite upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah sudah tepat. Karena telah memiliki berbagai program intensif yang dibutuhkan dunia usaha, khususnya UMKM.

Akan tetapi, dia menyoroti soal lambatnya realisasi ataupun implementasi dari manfaat berbagai program. Yang mana permasalahan itu dipicu oleh buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah lebih fokus terhadap percepatan penyaluran dari berbagai program yang telah di keluarkan. Terlebih Indonesia tengah dihantui ancaman resesi akibat memburuknya kinerja perekonomian nasional.

"Jadi, sebenarnya program penanganan pemerintah selama ini sudah tepat. Hanya di masalah penyaluran saja," tukasnya.