KKP cari utang Rp 4,5 M untuk danai program Minapadi
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mengalokasikan Rp 4,5 miliar buat pengembangan program Minapadi. Program ini merupakan sistem teknik penggabungan antara penanaman padi dengan pembiakan ikan.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto menjelaskan keunggulan program tersebut mampu menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, program ini dapat mengurangi konsumsi pupuk subsidi dari pemerintah.
"Dengan minapadi terintegrasi lingkungan terjaga kelestarianya tidak menggunakan pupuk anorganik secara bahkan akan mengurangi penggunaan pupuk," ujar dia di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (3/5).
Slamet mengatakan anggaran tersebut nantinya digunakan untuk lahan seluas 100 hektare (ha) yang tersebar di beberapa tempat, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
"Tahun ini baru percontohan, untuk persiapan lahan karen perlu penggalian lahan, untuk bibit, pakannya untuk pupuk organiknya," kata dia.
Kendati demikian, KKP bakal melakukan pinjaman bank asing untuk mendukung program ini sesuai arahan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli. "Tadi disampaikan Pak Menko (Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli), mungkin akan minta bantuan ADB atau perbankan lain untuk mendanai secara besar-besaran," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaBagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaTujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memperkenalkan program KTP Sakti kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Rembang. Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca Selengkapnya