Kementerian Habiskan Anggaran Tak Sesuai Target, MenPAN-RB: Rapat Tak Harus di Hotel
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa terdapat anggaran Rp500 triliun untuk Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga.
Menurut dia, Kementerian dan Lembaga sibuk dengan kepentingannya sendiri, sehingga mengabaikan tiga arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menopang reformasi tematik yang terdiri dari Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, Reformasi Birokrasi peningkatan investasi, dan Reformasi Birokrasi percepatan prioritas aktual presiden.
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada bapak presiden hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tetapi ini tidak inline dengan target presiden karena Kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, Jumat (27/1).
Alhasil jika Kementerian dan Lembaga mengabaikan ketiga arsitektur SPBE tersebut, menjelang akhir tahun mereka akan sibuk menghabiskan anggaran namun tidak sejalan dan berdampak dengan target yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas bapak presiden," ujarnya.
Di samping itu, MenPANRB menegaskan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan reformasi birokrasi tidak harus mengundang konsultan dan melakukan rapat di hotel-hotel.
"Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik, RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," ujarnya.
Rincian Arsitektur SPBE
Adapun rincian 3 arsitektur SPBE untuk menopang reformasi birokrasi tematik yang disampaikan oleh MenPAN RB:
1. Reformasi Penanggulangan Kemiskinan
Tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya, termasuk stunting. Peluncuran pilot project pada 3 provinsi dan 9 kab/kota pada 21 Oktober 2022. Mulai 2023, program RB Penanggulangan Kemiskinan masuk dalam evaluasi Indeks RB seluruh pemda.
2. Reformasi Birokrasi peningkatan investasi
Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi penghitungan indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda.
3. Reformasi Birokrasi percepatan prioritas aktual presiden
Tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Contoh: penanganan inflasi, percepatan produk dalam negeri melalui e-katalog, dan sebagainya.
"Kami berharap ke depan semua kegiatan-kegiatan harus mendorong ketiga ini," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaJokowi targetkan dua hotel rampung sebelum perayaan hari kemerdekaan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaKegiatan SOTR kerap disertai dengan iring-iringan kendaraan bermotor pada malam hari jelang subuh
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya