Kemenperin usul revisi DNI karet remah, tetap tutup investasi minuman beralkohol

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyerahkan usulan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Aturan yang akan direvisi nantinya adalah Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu sektor yang diusulkan dari bidang perindustrian adalah karet remah (crumb rubber). Sementara, untuk minuman beralkohol (minol), tidak diusulkan.

"Perindustrian kita sudah mulai mengusulkan. Kalau di perindustrian kan yang masih dilarang untuk terkait dengan minol. Nah itu kita tidak kita angkat. Kedua terkait dengan industri crumb rubber. Nah itu crumb rubber) kita angkat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/3).

Namun demikian, Menteri Airlangga belum dapat memastikan berapa stok crumb rubber yang dilepas untuk investasi termasuk maksimal kepemilikannya. "(Stok) Masih dihitung. (Maksimal kepemilikan jika sudah direvisi) Nah itu masih diatur," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso, mengatakan pihaknya akan segera membahas usulan revisi tersebut bersama Kementerian dan Lembaga. Kemenko Perekonomian nantinya akan melihat satu per satu aturan yang dinilai menghambat dan juga batasan yang harus ditaati jika investasi akan masuk.

"Itu nanti kita review kita bahas dengan banyak K/L juga. Yang terpnting adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita tentang ini. Kalau kita mau mengundang investasi apa ada batasan, hambatan. Kita review karena kita berkepentingan kan. Investasi jangan diliat asing saja ya tapi juga domestik," jelasnya.