Kemenkeu Waspadai Potensi Penurunan PNBP di Pertengahan Tahun 2023, Ada Apa?
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp86,4 triliun hingga Februari 2023. Penerimaan ini naik 86,6 persen jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
"Untuk tahun 2023, 2 bulan pertama ini masih tumbuh baik dibandingkan tahun lalu," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (22/3).
Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai adanya potensi penurunan PNBP pada pertengahan tahun ini. Mengingat hingga saat ini kenaikan harga komoditas masih belum menonjol. "Tapi ini tidak membuat kami terlalu besar kepala karena bulan pertama tahun lalu tren kenaikan harga komoditas belum terlalu menonjol," kata dia.
Sebaliknya, kenaikan harga komoditas terpantau baru akan meningkat di bulan ketiga tahun 2023. Namun, tren kenaikan tersebut hanya bersifat sementara karena menjelang akhir tahun diperkirakan harganya akan kembali melandai.
"Kejadiannya justru setelah bulan ketiga tahun lalu. Di mana naik, kemudian menjelang akhir tahun mulai melandai lagi," kata dia.
Jika membandingkan dengan tahun 2022, dua bulan pertama tahun lalu kinerja PNBP mengalami tren kenaikan. Namun kenaikan tersebut dinilai belum terlalu dini. "Makanya kalau dibandingkan dua bulan pertama tahun lalu kita tercatat pertumbuhan. Tapi ini kita mewaspadai akan ada pelandaian, bahkan mungkin nanti ada penurunan," jelasnya.
Isa menambahkan Kementerian Keuangan tidak ingin memiliki ekspektasi berlebihan tahun ini. Sebab menjaga tren rasio PNBP terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi tantangan tersendiri. "Kita tidak ingin membangun suatu ekspektasi berlebihan kita coba di level 2,1 persen," kata dia.
"Bagi kami ini tetap menjadi tantangan untuk bisa menjaga tren kenaikan ini terjadi, artinya kalau nanti turun dari 3,32 persen ya ga turun-turun amat," imbuhnya.
Sebagai informasi, rasio PNBP terhadap PDB dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 2017 rasionya sebesar 2,29 persen dan di tahun 2018 rasionya naik menjadi 2,76 persen.
Kemudian 2019 rasionya turun menjadi 2,55 persen dan di tahun 2020 tercatat mengalami penurunan 2,23 persen . Lalu rasio tersebut kembali naik di tahun 2021 naik 2,70 persen terhadap PDB.
Sementara itu di tahun 2022 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,32 persen. Sedangkan di tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar 2,1 persen.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaKinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024
Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaCek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaKondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan
Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaJokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya
Pertumbuhan nasabah PNM yang begitu pesat hingga kini berada di angka 15,2 juta nasabah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya