Kemenkeu telah kucurkan Rp 500 miliar perbaiki 23.000 rumah korban gempa Lombok

Merdeka.com - Sebanyak 204.000 rumah mengalami kerusakan akibat gempa di Lombok. Kerusakan tersebut mulai dari kerusakan berat, sedang dan ringan dan akan segera direhabilitasi rekontruksi (rehab rekon).

Untuk tahap awal, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani telah mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk rehab rekon 23.000 rumah di Lombok.

"Sekarang kan sudah 23.000 rumah yang selesai, itu rumah yang terverifikasi dan dananya sudah kami pindahkan ke BNPB. Anggarannya kira-kira sekitar Rp 500-an miliar," kata Askolani saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (5/10).

Dia menyebut, angka bantuan tersebut akan terus bertambah, sebab saat ini proses verifikasi kerusakan rumah yang dilakukan oleh BNPB masih terus berlangsung. Pemerintah menargetkan perbaikan rumah bisa selesai enam bulan mendatang atau pada Maret 2019.

"Tentunya kita akan selesaikan di 2018 dan kemungkinan akan ada sisa sedikit di 2019. Harapannya yang rusak sedang dan ringan bisa diselesaikan di 2018," ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah mengungkapkan saat ini dari total 204.000 rumah yang rusak, sudah 80 persen yang terverifikasi. "Kita sudah verifikasi dari total keseluruhannya 204.000 rumah, itu sudah 80 persen kita verifikasi dan itu segera kita berikan pendanaan pada masyarakat," ujarnya.

Dia menyebutkan, teknis pembangunan rumah tersebut adalah pemberdayaan masyarakat. Di mana setiap keluarga mendapat dana bantuan berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami. "Kita kasih duitnya kepada masyarakat. Satu rumah rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta ya," ujarnya.

Adapun dalam proses pembangunannya, masyarakat akan mendapat pendampingan dari BNPM dan Kementerian PU-PR. "Sekarang sudah mulai membangun di Lombok," ucapnya.

"Kita bantu pendampingan teknis terhadap rumah - rumah yang akan dibangun. Tapi sistemnya pemberdayaan masyarakat, dibantu oleh fasilitator - fasilitator, nanti fasilitator menyiapkan dokumen - dokumen teknis kemudian administratif," sambungnya.

Selain itu, pendampingan juga dilakukan dalam proses distribusi bahan bangunan atau material. "Kita juga memperjuangkan harga. Harga dari material jangan sampai tinggi. Kalau tinggi tentu juga masyarkat kesulitan, termasuk untuk bagaimana kita memperjuangkan agar tidak terkena Ppn dan Pph bagi orang - orang yang menyiapkan bahan," tutupnya.