Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK terus mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok negeri.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu, dalam membiayai pengadaannya pemerintah perlu menggandeng BUMN dan pihak swasta.

"Terkait infrastruktur khususnya mengenai pembiayaan ada tiga sumber pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur dari belanja APBN, kementerian lembaga (KL) dan swasta," ujar Robert di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (17/11).

Robert mengatakan akan banyak keuntungan yang diperoleh pemerintah apabila melakukan kerjasama dengan swasta. Salah satunya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

"Ada yang namanya kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Public Private Partnership namanya. Ini memungkinkan untuk menarik swasta bekerja sama,” jelasnya.

Robert menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 18,5 persen sampai 19 persen dari APBN untuk membiayai infrastruktur. Tentu alokasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan sektor lain.

"Tahun lalu mencapai Rp 400 triliun, adapun tahun ini sebesar Rp 409 triliun dengan outlook sebesar Rp 388 triliun sampai Rp 390 triliun. Sebagian besar dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan maupun lainnya," jelas Robert.

Selain berasal dari pendanaan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa. Sekitar Rp 400 triliun disalurkan untuk belanja pemerintah dan sekitar Rp 200 triliun dikelola pemerintah daerah.

"Ketentuannya 25 persen dari DAU harus spending infrastruktur di daerah. Sebanyak Rp 60 triliun dana desa untuk infrastruktur juga," tandasnya.