Kemenkeu Ajukan Pagu Indikatif Rp43,19 Triliun di 2022, Ini Rincian Pembagiannya
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengusulkan pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan mencapai Rp43,19 triliun. Adapun anggaran ini sudah termasuk dengan Badan Layanan Umum (BLU).
Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kemenkeu tersebut berasal dari Rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,08 miliar, dan BLU sebesar Rp9,5 triliun.
"(secara keseluruhan) pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 diusulkan sebesar Rp43,19 triliun," jelasnya dalam Rapat Kerja Bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).
Berdasarkan bahan paparan Kemenkeu, anggaran tersebut akan dibagikan ke masin-masing unit eselon I yang mencapai 12. Berikut daftarnya :
1. Sekretariat Jenderal Kemenkeu Rp22,9 triliun
2. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Rp76 miliar
3. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rp100 miliar
4. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Rp8,2 triliun
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rp2,9 triliun
6. Direktorat Jenderal Perimbangan dan Risiko Kemenkeu Rp71 miliar
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Rp299 miliar
8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Rp7,2 triliun
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rp635 miliar
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp485 miliar
11. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rp91 miliar
12. Lembaga National Single Window (LNSW) Rp66 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 triliun
Baca Selengkapnya