Kemenag Ungkap Pengusaha UKM Selama ini Kerap Akali Label Halal

Merdeka.com - Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan seluruh produk makanan dan obat yang beredar di Indonesia agar miliki sertifikasi halal per 17 Oktober nanti. Pada lima tahun pertama akan ada sosialisasi terlebih dulu ketimbang sanksi.

Sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Ketua BPJPH Sukoso menyebut pedagang tidak boleh sembarangan mencantumkan label halal. Praktik itu selama ini kerap dilakukan pebisnis kecil.

"Tidak boleh. Kalau ada pernyataan itu Anda melanggar UU. Pernyataan halal itu harus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan proses dan sidang fatwa," ucap Sukoso di Jakarta, Selasa (24/9).

Langkah sertifikasi halal disebut Sukoso bisa membantu para pebisnis, sebab mereka tak perlu repot menjelaskan ke konsumen bahwa produk mereka halal karena sudah dijamin BPJPH. Ancaman pidana pun dipersiapkan agar pelanggar yang tidak mematuhi sertifikasi halal bisa dihukum.

Selain itu, Sukoso berkata ada komposisi haram yang sulit terdeteksi karena namanya sudah berubah menjadi zat lain. Adanya sertifikasi halal diyakini bisa melindungi konsumen dari 'grey area' itu.

BPJPH juga akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan duta besar agar produk luar negeri terjamin halal. Bila ada barang non-halal, maka BPJPH akan menyurati kedutaan besar negara itu dan perwakilan Indonesia di negara bersangkutan.

"Jangan sampai produk (tak halal) itu masuk ke Indonesia tapi tak teridentifikasi di negaranya, karena itu keterlibatan Kemenlu penting sekali," ucap Sukoso.

Reporter: Tommy Kurnia Romy

Sumber: Liputan6