Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.781 triliun di 2019 mendatang. Dari total ini, pemerintah mengincar penerimaan pajak non migas tumbuh 16,6 persen dari target outlook APBN 2018 atau sebesar Rp 1.510 triliun. Kepabeanan diprediksi tumbuh 5,6 persen menjadi Rp 208,7 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan . Salah satunya dengan menambah basis pajak baru yang tetap menjadi kebijakan utama pada otoritas pajak .

"Kita akan memperbaiki dari sisi penggunaan data base dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEoI)," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/8).

"Strategi kita juga tetap akan kita fokuskan bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menciptakan basis penerimaan pajak yang bagus. Tentu dengan situasi ekonomi yang makin dinamis kita juga akan perlu untuk memperbaiki kewaspadaan kita di dalam melihat dan mengantisipasi perubahan ini," tambah Sri Mulyani.

Di sisi lain, untuk menjaga penerimaan pajak, akan dilakukan kerja sama guna menangkal penghindaran dan pengelakkan pajak dalam beberapa rencana aksi Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) Organisation for Economic Co-operation and Development OECD.

"Kerja sama perpajakan internasional akses informasi itu, jadi kita akan tetap menjaga momentum yang seimbang antara di satu sisi mengumpulkan penerimaan pajak sama seperti tahun kemarin dan tahun ini, penerimaan pajak growthnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi namun momentumnya tetap terjaga," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan.

"Pemerintah juga akan mendorong transparansi informasi perpajakan serta pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong investasi," ujar Sri Mulyani di Gedung JCC.