Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura. Menurutnya, Indonesia ingin bisa mandiri mengawasi wilayah udaranya sendiri.

"Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong seperti dikutip dari laman Setkab, di Yusof Ishak Room, The Istana, kemarin.

Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden Jokowi, telah memulai negosiasi. "Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang konkret," ujarnya.

Indonesia Telah Siap Berdaulat Atas Ruang Udara

Menteri Koordinator Maritim, Luhut Panjaitan, mengatakan Indonesia dan Singapura telah saling sepakat terhadap kerangka negosiasi untuk Flight Information Region (FIR) atau kendali ruang udara. Diharapkan kesepakatan bisa dicapai dalam waktu dekat.

"Kedua negara telah melakukan kesepakatan terhadap framework pada tanggal 12 September dan pada tanggal 7 kemarin tim teknis masing-masing negara telah bertemu. Setelah puluhan tahun dari tahun 1946, sekarang ini baru terlihat progres nya. Prosesnya dirasa lama karena negosiasi harus memberikan win-win solution," ujar Menko Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Pimpinan Indonesia-Singapura (Indonesia-Singapore Annual Leader's Retreat) di Singapura, Selasa (8/10)

Menko Luhut menambahkan Presiden berpesan agar pertemuan-pertemuan untuk lebih diintensifkan demi tercapainya kesepakatan tersebut. "Kalau selama ini ada yang salah, sekarang kita sedang memperbaikinya. Jadi kalau ada yang mengaitkan nasionalisme dengan FIR ini, tidak benar. Saya tentara, jiwa nasionalisme saya tidak diragukan," tambahnya.

Menurut Menko Luhut, dari sisi sumber daya manusia dan peralatan, Indonesia sudah siap untuk mengambil alih. Pada 1993, Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Bangkok, namun gagal karena Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastruktur yang memadai.