Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus beras oplosan, DPR ajak semua pihak benahi tata niaga pangan

Kasus beras oplosan, DPR ajak semua pihak benahi tata niaga pangan beras. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Roem kono mengajak semua pihak, baik Ombudsman, Lembaga Swasdaya Masyarakat (LSM), maupun pengamat untuk membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan demi meningkatkan taraf hidup para petani.

Roem Kono mengatakan, momentum pembenahan harus dilakukan tak lain karena Ombudsman dan para pengamat waktu itu turut membela PT Indo Beras Unggul (IBU) dalam kasus penggerebekan gudang beras dan memojokkan pemerintah melalui Satgas Pangan.

Menurut Roem Kono, yang dilakukan Satgas Pangan dan pemerintah sudah benar. Setiap usaha yang dilakukan Satgas Pangan bersama pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.

Kepada Ombudsman, Roem Kono meminta menghormati proses hukum yang dilakukan Satgas Pangan Mabes Polri terhadap PT IBU. "Dari pada membuat kegaduhan, Ombudsman lebih baik ikut mengawal kebijakan pemerintah menertibkan tata niaga pangan yang selama ini sulit terkendali karena dikuasai segelintir pengusaha. Bukan sebaliknya, membela para cukong dan mafia pangan," ujarnya di Jakarta, Minggu (1/1).

Dia menyampaikan, pengawalan tersebut dilakukan karena pada akhirnya untuk kepentingan negara. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil Satgas Pangan bersama pemerintah akan sangat baik untuk perbaikan tata niaga dan distribusi pangan ke depan.

Di sisi lain, Roem Kono sudah menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) terhadap kegiatan bisnis anak perusahaan mereka, yakni PT IBU yang diduga menyalahi hukum. Menurutnya, permintaan maaf dari PT TPS membuktikan bahwa pemerintah dan Satgas Pangan sudah tepat dalam mengatur tata niaga beras yang selama ini bermasalah karena dikendalikan kartel pangan.

"Saya kira permintaan maaf ini menunjukkan Satgas Pangan bersama pemerintah ini sudah tepat dalam memperbaiki tata niaga perberasan kita. Jadi, patut kita sambut baik dan berharap jangan ada lagi kasus seperti ini," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti
Cak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti

Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
OPM Berkali-kali Serang Pos TNI di Kampung Paro, Akhirnya Berhasil Dilumpuhkan
OPM Berkali-kali Serang Pos TNI di Kampung Paro, Akhirnya Berhasil Dilumpuhkan

Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.

Baca Selengkapnya
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Kondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB
Kondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB

Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.

Baca Selengkapnya