Kadin: Tidak Semua Sektor Bisa Terapkan WFH
![Kadin: Tidak Semua Sektor Bisa Terapkan WFH](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2022/05/11/1434192/540x270/kadin-tidak-semua-sektor-bisa-terapkan-wfh.jpg)
Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, tidak semua sektor usaha bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah (Working From Home/WFH). Meski demikian, dia tetap mendukung imbauan pemerintah untuk menerapkan WFH.
Menurutnya, imbauan WFH juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kenaikan arus mudik. Hal itu karena WFH dapat mengurangi aktivitas masyarakat di jalanan, sehingga mengurangi kemacetan.
"Namun semua itu kembali lagi kepada peraturan perusahaan masing-masing karena tidak semua sektor usaha dapat disamakan. Terdapat beberapa perusahaan yang harus melakukan kegiatan operasionalnya secara langsung di tempat kerja, seperti perusahaan manufacturing, produksi, dan consumer goods," kata Arsjad di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (11/5).
-
Kapan Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi ASN yang mudik? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Mengapa Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi ASN yang mudik? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Di mana Widodo merintis usaha kerajinan limbah kayu jati? Setelah pensiun tahun 1994, ia pindah ke Desa Tempurejo, Kabupaten Boyolali. Saat pensiun itulah Widodo merintis usaha kerajinan yang diolah dari limbah kayu jati.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
Oleh karena itu, lanjut Arsjad, perusahaan tersebut tidak dapat memberlakukan WFH. Namun jenis perusahaan seperti jasa atau jenis pekerjaan tertentu seperti ilmuwan, manajemen, back office dan semacamnya, dapat melakukan WFH.
"WFH tentunya sudah tidak asing bagi para pekerja di sektor swasta semenjak pandemi COVID-19. Selain itu banyak juga perusahaan yang masih menerapkan sistem shifting WFH-WFO bagi karyawannya sehubungan untuk tetap mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia," imbuh Arsjad.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, jika perusahaan tersebut masuk ke dalam jenis barang/produksi, ataupun semacamnya, tidak bisa dilakukan WFH. Tetapi jika masuk ke dalam perusahaan jasa atau bekerja di kantor, bisa melakukan WFH.
"Namun hal ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan. Setiap perusahaan terdapat terdapat SKP menteri yang harus ditaati bersama. Jika hanya sebatas imbauan untuk mengurangi kemacetan, tidak masalah selama semua itu dikomunikasikan antara pekerja dengan pengusaha agar tidak terjadi miss-communication," ungkapnya.
Pada dasarnya, Kadin maupun asosiasi lainnya tidak mempermasalahkan imbauan tersebut selama tidak mengganggu efisiensi dan produktivitas pekerjaan. "Tetap harus menyikapi imbauan WFH tersebut dengan bijaksana. Artinya, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, tidak bisa disamaratakan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Startup Indonesia Ini Jadi Solusi Efisiensi di Industri, Bisa Pantau Kegiatan Karyawan saat WFH](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/27/1703669576209-ax2x1.jpeg)
Program pembinaan tech startup yang konsisten dilakukan oleh Kemenperin diharapkan bisa membuka jalan bagi startup Indonesia.
Baca Selengkapnya![Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/14/1707889478036-1zhmuk.jpeg)
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnya![Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/7/1715064075798-63we2.jpeg)
Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/5/1717595139726-8ojjh.jpeg)
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca Selengkapnya![Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/7/1715056525597-2gr6sh.jpeg)
Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.
Baca Selengkapnya![Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/1/1704101182805-w05ab.jpeg)
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca Selengkapnya![Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/9/1709954499461-ksjowf.jpeg)
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya![Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/20/1708400751412-4njae.jpeg)
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya![Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/29/1711713173889-lqnvc.jpeg)
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca Selengkapnya