Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadin: Tidak Semua Sektor Bisa Terapkan WFH

Kadin: Tidak Semua Sektor Bisa Terapkan WFH Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. ©Liputan6.com

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, tidak semua sektor usaha bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah (Working From Home/WFH). Meski demikian, dia tetap mendukung imbauan pemerintah untuk menerapkan WFH.

Menurutnya, imbauan WFH juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kenaikan arus mudik. Hal itu karena WFH dapat mengurangi aktivitas masyarakat di jalanan, sehingga mengurangi kemacetan.

"Namun semua itu kembali lagi kepada peraturan perusahaan masing-masing karena tidak semua sektor usaha dapat disamakan. Terdapat beberapa perusahaan yang harus melakukan kegiatan operasionalnya secara langsung di tempat kerja, seperti perusahaan manufacturing, produksi, dan consumer goods," kata Arsjad di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (11/5).

Oleh karena itu, lanjut Arsjad, perusahaan tersebut tidak dapat memberlakukan WFH. Namun jenis perusahaan seperti jasa atau jenis pekerjaan tertentu seperti ilmuwan, manajemen, back office dan semacamnya, dapat melakukan WFH.

"WFH tentunya sudah tidak asing bagi para pekerja di sektor swasta semenjak pandemi COVID-19. Selain itu banyak juga perusahaan yang masih menerapkan sistem shifting WFH-WFO bagi karyawannya sehubungan untuk tetap mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia," imbuh Arsjad.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, jika perusahaan tersebut masuk ke dalam jenis barang/produksi, ataupun semacamnya, tidak bisa dilakukan WFH. Tetapi jika masuk ke dalam perusahaan jasa atau bekerja di kantor, bisa melakukan WFH.

"Namun hal ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan. Setiap perusahaan terdapat terdapat SKP menteri yang harus ditaati bersama. Jika hanya sebatas imbauan untuk mengurangi kemacetan, tidak masalah selama semua itu dikomunikasikan antara pekerja dengan pengusaha agar tidak terjadi miss-communication," ungkapnya.

Pada dasarnya, Kadin maupun asosiasi lainnya tidak mempermasalahkan imbauan tersebut selama tidak mengganggu efisiensi dan produktivitas pekerjaan. "Tetap harus menyikapi imbauan WFH tersebut dengan bijaksana. Artinya, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, tidak bisa disamaratakan," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Startup Indonesia Ini Jadi Solusi Efisiensi di Industri, Bisa Pantau Kegiatan Karyawan saat WFH
Startup Indonesia Ini Jadi Solusi Efisiensi di Industri, Bisa Pantau Kegiatan Karyawan saat WFH

Program pembinaan tech startup yang konsisten dilakukan oleh Kemenperin diharapkan bisa membuka jalan bagi startup Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi

Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.

Baca Selengkapnya
Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi

Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?
Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?

Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.

Baca Selengkapnya
Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah
Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah

Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Tekankan Pentingnya Hubungan Industrial yang Berlandaskan Pancasila
Wamenaker Tekankan Pentingnya Hubungan Industrial yang Berlandaskan Pancasila

Wamenaker Hubungan industrial yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila efektif dalam menanggulangi gejolak di sektor industri.

Baca Selengkapnya
Kementerian Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Depan
Kementerian Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Depan

Kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.

Baca Selengkapnya