Jumlah BLU Meningkat jadi 244 Selama Pandemi di 2020

Merdeka.com - Direktorat Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat terdapat 244 Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang 2020. BLU ini meningkat sebanyak 8 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 236 saja.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, peningkatan ini terjadi seiring dinamika layanan yang semakin berkembang. Sehingga pada akhirnya, alternatif pilihan BLU pun menjadi meningkat.

Dia merincikan, BLU sepanjang 2020 terdiri dari 105 BLU di bidang kesehatan, 101 BLU di bidang pendidikan, 10 BLU pengelolaan dana, 5 BLU pengelolaan kawasan dan 23 BLU penyediaan barang dan jasa lainnya.

"Dalam satu tahun terakhir BLU dianggap menjadi solusi untuk meningkatkan berbagai layanan pemerintah antara lain pengelolaan, pariwisata, lingkungan hidup serta pengelolaan dana bencana," kata dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Seperti diketahui selama 2020, BLU tumbuh positif mencapai pendapatan sebesar Rp69,6 triliun. Angka ini meningkat 139 persen dari target sebesar Rp50 triliun. Capaian tersebut juga meningkat signifikan sebesar 40,2 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp.48,8 triliun.

"Meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan sekitar 16 persen, namun pendapatan BLU mampu tumbuh positif sebesar Rp 69,6 triliun dari target Rp 50 triliun atau capaian 139 persen lebih dari target," kata dia.

Tantangan 2021

Dia menyadari, 2021 masih merupakan tahun yang penuh tantangan. Sebagai agen pemerintah, BLU dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang extraordinary di bidangnya masing-masing. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama masa pandemi BLU dituntut untuk mampu memberikan inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19, BLU juga didorong untuk mampu memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset BLU.

"Selain itu BLU juga dituntut untuk mampu mewujudkan digitalisasi layanan dengan menggunakan ekonomi sharing baik di rekam media untuk kesehatan, virtual account, marketplace, serta pembayaran dengan digital money," jelasnya.

Hadiyanto menambahkan, langkah-langkah extraordinary yang dilakukan tentu harus fokus pada layanan masyarakat, hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pengolahan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Arahan bapak presiden tersebut dikuatkan kembali oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya waktu dan proses bisnis, meskipun tidak mengutamakan profit.

"Di tengah masa pandemi covid kini kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respon cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang sustainable untuk menghadapi kondisi new normal," jelas dia.