Jokowi Sentil Pemda, Penyerapan Anggaran Daerah Masih Minim
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi realisasi APBD oleh pemerintah daerah di tengah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Dia menyebut, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih 47 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil untuk realisasi pemanfaatannya.
"Posisi APBD saat ini realisasinya masih berada di angka 47 persen, masih kecil sekali. Saya minta sekali kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, agar waktu yang tinggal Oktober, November, Desember, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan," ujar Jokowi, di Istana Negara, Senin (12/9).
Menurutnya, penyerapan APBD sangat penting, sebab hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, dia juga mengingatkan, jika realisasi APBD masih minim, dan terjadi inflasi, salah satu dampak yang tercermin signifikan adalah kenaikan harga pangan.
Dia menambahkan, kontribusi kenaikan pangan terhadap kemiskinan cukup besar, yaitu 74 persen. "Begitu harga pangan naik artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik," ungkapnya.
Jokowi juga sempat menyinggung sensivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," tegasnya.
Dia pun mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.
"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta indikasi tersebut disoroti penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya