Jaga Daya Beli, Pemerintah akan Gelontorkan Bansos Rp470 T di 2023
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 470 triliun di 2023. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang rentan.
"Tahun ini kami membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas Rp500 triliun, tahun depan bansos kami mencapai Rp470 triliun," kata Sri Mulyani dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural, di Jakarta, Rabu (21/12).
Dia menjelaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kini menjadi shock absorber Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Strategi fiskal yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia ke depan yaitu dengan cara menjaga sekaligus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang bisa meningkatkan level kompetitif ekspor Indonesia, di antaranya konsumsi, investasi, peraturan dan insentif. Tak kalah penting, belanja Pemerintah harus terus diperbaiki agar APBN dapat dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik.
"Bapak Presiden beliau hari ini menyampaikan sangat spesifik, belanja pemerintah yang kualitasnya masih harus diperbaiki. Ada yang beli alat ternyata gak dipakai, itu observasi dari seorang Presiden yang tahu betul apa yang terjadi. Jadi bukan hanya besarnya belanja, tapi kualitas belanja beliau sangat tekankan," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kemampuan domestik dalam ngeri harus terus digarap dan memanfaatkan seluruh asetnya dengan baik. "Salah satu hal yang sangat berat, bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan nganggur tidak produktif," pungkas Jokowi.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya