Ini Rekomendasi Bank Dunia untuk Indonesia dalam Meningkatkan Pemanfaatan Digital

Merdeka.com - Bank Dunia merilis laporan terbaru mengenai 'Bukan Sekedar Unicorn: Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia’. Laporan terbaru ini menyoroti tiga prioritas kebijakan agar Indonesia dapat meningkatkan teknologi digital untuk inklusi yang lebih baik.

Prioritas pertama adalah kebijakan yang mendorong keterhubungan digital serta cakupan akses internet berkualitas tinggi melalui berbagai upaya, seperti perbaikan kejelasan peraturan terkait penggunaan infrastruktur telekomunikasi secara bersama-sama.

Kedua adalah memastikan bahwa perekonomian digital bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat didukung oleh logistik yang lebih baik serta investasi yang lebih besar pada berbagai keterampilan yang dibutuhkan di era digital.

Ketiga adalah memanfaatkan teknologi digital untuk menyelenggarakan layanan publik secara lebih baik, meningkatkan kualitas interaksi antara warga dengan negara, serta membangun rasa percaya terhadap dunia digital itu sendiri.

Terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam mengembangkan internet selama satu dekade terakhir ini, kesenjangan konektivitas secara mendasar masih menjadi kendala besar di Indonesia. Hampir setengah dari populasi warga dewasa masih belum memiliki akses, sementara kesenjangan konektivitas antara daerah perkotaan dengan pedesaan belum berkurang.

Pada tahun 2019, 62 persen warga negara Indonesia dewasa di daerah perkotaan terkoneksi dengan internet, dibandingkan dengan 36 persen di daerah pedesaan, meningkat dari 20 persen dan 6 persen masing-masingnya pada tahun 2011. Warga negara Indonesia yang berada pada 10 persen distribusi pendapatan tertinggi memiliki kemungkinan mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada pada 10 persen distribusi pendapatan terendah.

"Mengatasi masalah kesenjangan digital membutuhkan lebih dari sekedar upaya untuk mengurangi kesenjangan konektivitas," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, dalam laporan tersebut, Kamis (29/7).

Dia menyampaikan, akan menjadi sangat penting membantu warga negara mengembangkan keterampilannya untuk memaksimalkan peluang-peluang digital, terutama demi pekerjaan yang lebih baik. Pada saat yang sama, juga penting bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala terkait peraturan serta lingkungan bisnis agar semakin memberdayakan dunia usaha untuk berinovasi dan berkompetisi secara efektif.

Proporsi penduduk dewasa Indonesia yang memiliki akses internet mengalami peningkatan dari 13 persen pada tahun 2011 menjadi 51 persen pada tahun 2019. Penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet termasuk yang paling aktif di dunia, dengan menghabiskan rata-rata enam jam waktu online setiap hari.

Teknologi Mengubah Hidup

Di samping itu, sebagian besar dari segmen populasi tersebut siap untuk melakukan interaksi digital dengan pemerintah secara lebih intensif. Akan tetapi, fragmentasi data serta potensi terbangunnya suatu kerangka identitas digital (digital ID) yang belum dimanfaatkan pada sistem identitas yang ada saat ini menjadi beberapa kendala utama yang menghalangi pemerintah menjalani proses transformasi digital secara lebih luas.

Penduduk Indonesia yang terhubung secara digital saat ini mengalami bagaimana teknologi mengubah hidup mereka dan juga kegiatan komersial yang berkontribusi kepada pengalaman konsumen yang lebih baik. Akan tetapi, berbagai peluang tersebut kerap terbatas bagi suatu kelompok penduduk tertentu dengan keterampilan yang relatif lebih tinggi.

Pekerjaan berbasis digital (digital gig work) menawarkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk pekerjaan informal lainnya. Namun hal ini hanya terkonsentrasi bagi para pekerja laki-laki di perkotaan, terutama di sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi.

Laporan ini merekomendasikan pengembangan kerangka digital ID pada tataran nasional untuk memungkinkan warga negara Indonesia menunjukkan identitasnya dengan aman secara online, termasuk di dalamnya undang-undang perlindungan data pribadi yang didukung oleh suatu lembaga pengawasan yang independen.

Laporan ini juga melihat perlunya mengubah pola pikir dari e-government dengan fokus yang terbatas menuju agenda transformasi digital nasional yang lebih komprehensif.