Ini hal perlu diperhatikan dalam pembentukan Holding BUMN Tambang

Merdeka.com - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero.

Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero) dan membentuk Holding BUMN Tambang.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengingatkan agar pembentukan Holding BUMN Tambang yang dipimpin Inalum bisa menambah optimisme investor. Apalagi, tiga BUMN yang menjadi anggota holding itu tetap berstatus perusahaan terbuka atau terdaftar di bursa saham.

"Sebenarnya holding itu bagus. Kalau kita lihat dari sektor yang bersamaan kemudian yang terintegrasi, saya rasa itu langkah baik. Cuma memang proses valuasinya itu nanti harus menimbulkan kepercayaan supaya harga sahamnya tidak jatuh," ujar Aviliani di Jakarta, Kamis (30/11).

Dia juga mengingatkan hal ini penting lantaran anak perusahaan holding BUMN tersebut memang sudah perusahaan terbuka. Selain itu, pada holding itu dalam proses operasionalnya mungkin juga perlu lebih meyakinkan.

"Kalau sekarang kan orang lebih menyorot holdingnya tapi belum kelihatan holding ini ke depan mau melakukan apa. Kemudian bagaimana orang yang sudah membeli sahamnya itu juga mendapat keuntungan. Mereka kan juga tidak mau dirugikan dengan holding terkait salah satu perusahaan yang sudah berstatus Tbk," kata dia.

Di sisi lain, Aviliasi berharap Holding BUMN Tambang bisa membeli divestasi saham PT Freeport Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah masalah pengelolaan Freeport ke depannya setelah diakuisisi.

"Sekarang kan orang masih melihat bagaimana sih kemampuannya untuk mengelola. Jangan sampai itu (Freeport) diambil alih tapi di belakangnya tetap asing juga. Kan itu juga menjadi masalah," kata dia.

"Kalau kita memang belum punya kemampuan ya tinggal bagaimana dengan yang ada ini bisa membuat kesepakatan yang saling menguntungkan," katanya.