Ini Alasan Pencairan Klaim Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Lambat

Merdeka.com - Sejumlah rumah sakit rujukan pasien Covid-19 mengeluhkan lambatnya pencairan pembayaran klaim dari pemerintah. Padahal pembayaran klaim dibutuhkan agar rumah sakit bisa menjalankan operasional dengan baik.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Panutan Sulendrakusuma membeberkan, penyebab pencairan klaim rumah sakit tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini karena diperlukan akuntabilitas terkait data.

"Sebagai contoh, misalnya, klaim ke rumah sakit. Itu kenapa agak terhambat karena, ada yang harus di verifikasi untuk memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas," kata Panutan dalam diskusi online, Jakarta, Rabu (21/7).

Keakuratan data dan perhitungannya diperlukan karena selama ini pemerintah mendesain belanja negara untuk kondisi normal. Sementara yang terjadi saat ini diluar perkiraan sehingga butuh anggaran yang luar biasa.

"Intinya adalah bahwa sistem manajemen nasional kita di desain untuk kondisi-kondisi yang normal bukan extraordinary," kata Panutan.

Untuk mempercepat pencairan klaim, pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah tepat dengan bantuan pengawasan dari aparat penegak hukum. Di antaranya adalah Jaksa Agung dan Kapolri.

"Beliau-beliau ini diberikan jaminan bahwa jangan takut untuk segera mengeluarkan segala bentuk bantuan sosial. Asal memang dipenuhi, tidak ada itikad buruk di sana. Itu kemudian juga harus prinsip-prinsip akuntansi di atasnya harus dipenuhi," tandasnya.

Kemenkes Sudah Bayar Klaim Rumah Sakit untuk Pasien Covid Sebesar Rp22,88 Triliun

Kementerian Kesehatan menyatakan sudah membayarkan klaim rumah sakit untuk pasien Covid-19 sebesar Rp22,880 triliun. Kemenkes sudah mentransfer biaya tersebut ke rumah sakit.

"Kami sudah melakukan total pembayaran. Jadi sekitar Rp22,88 triliun yang sudah kami transfer ke rumah sakit," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah saat jumpa pers virtual, Rabu (21/7).

Rita menyebut, jumlah tersebut terdiri dari dua bagian. Yaitu untuk tagihan rumah sakit di tahun 2021 sebesar Rp14,713,874 triliun dan tagihan RS di tahun 2020 Rp8,166,981 triliun.

"Di mana transfer ini terdiri dari bulan layanan pasien pasien di tahun 2021, kemudian kami juga memproses pembayaran tunggakan. Apa itu tunggakan? itu adalah pelayanan pasien yang telah diberikan di tahun 2020 sebesar Rp8,166,981 triliun," tuturnya.

Rita mengatakan, yang diistilahkan sebagai tunggakan adalah semua pelayanan RS di tahun yang ditagihkan di tahun 2021.

"Jadi kami selama ini berproses membayarkan layanan yang sedang berjalan di tahun 2021 dengan layanan yang sudah selesai tapi rumah sakitnya menagihnya di tahun 2021, jadi kalau yang ditagihkan di tahun 2021 tapi pelayanannya di tahun 2020 itulah yang kita sebut tunggakan," pungkasnya.