Ini alasan pemerintah dana pengendalian banjir naik setiap tahun
Merdeka.com - Anggaran pemerintah untuk pengendalian dan penangan banjir tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Tapi, banjir tetap terjadi bahkan semakin parah di beberapa wilayah Indonesia.
Dirjen SDA Kementerian PU-Pera, Imam Santoso menyebut, dana yang dianggarkan pada tahun ini mencapai Rp 613 miliar, angka ini naik drastis dibandingkan tahun 2010 yang hanya Rp 58 miliar.
"Semakin banyak bencana kami siapkan dana daruratnya semakin banyak," ujar Imam di kantornya, Jakarta, Jumat (4/11).
Menurutnya, jika dibandingkan negara lain Indonesia memiliki dana pengendalian dan penangan banjir paling rendah. Sebab, dana tersebut dinilai penting lantaran digunakan untuk area strategis penanggulangan kawasan banjir.
"Kalau kita lihat negara lain, Indonesia untuk banjir sangat rendah, di sana (negara lain) bisa 70 persen penting untuk area strategis, sungai yang ada di Indonesia dengan anggaran yang ada sangat tidak mencukupi," ungkapnya.
Mayoritas dana banjir Indonesia digunakan untuk merehabilitasi sungai di Indonesia. Di mana, dari 24.000 kilometer, hanya 234 kilometer sungai yang telah direhabilitasi.
"Dana yang besar untuk perbaikan sungainya, kami tidak bisa melakukan perbaikan sungai di Indonesia, kami prioritaskan sungai kawasan strategis seperti di Jakarta, Bandung, Semarang," ungkapnya.
Tak hanya itu, ironisnya sepanjang 24.000 kilometer sungai yang mengalir di Indonesia, hanya 50 persen yang dinyatakan aman dari banjir.
"Kami mencoba setiap tahun ditambah (dana pengendalian dan penanganan banjir), kalau dari 24.000 kilometer itu yang prioritas 3.600 km, yang aman hanya 50 persennya," tutup dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.
Baca Selengkapnya