Inggris Mau Sumbang Rp52,1 Miliar Bantu Indonesia Hitung Nilai Ekonomi Karbon

Pihak Inggris disebut telah menyiapkan dana segar sekitar Rp52,1 miliar sebagai dukungan penghitungan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Senin, 24 Jul 2023 16:02:00

Inggris Mau Sumbang Rp52,1 Miliar Bantu Indonesia Hitung Nilai Ekonomi Karbon

Pihak Inggris disebut telah menyiapkan sana segar sekitar 2,7 juta poundsterling atau setara Rp 52,1 miliar sebagai dukungan penghitungan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Indonesia.

Hal ini jadi bentuk komitmen dalam pelaksanaan koordinasi teknis yang tertuang dari kerja sama Indonesia dan Inggris.

Kerja sama kedua negara merujuk pada Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT).

Kedutaan Besar Inggris dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan menjalankan program tersebut.

"Banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujar Menko Luhut Binsar Pandjaitan, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Melalui program ini, Inggris berkomitmen sebesar 2,7 juta poundsterling untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi teknis dalam aksi iklim dan nilai ekonomi karbon (NEK).

Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah NEK Indonesia, dan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan khusus untuk pajak karbon.

Program Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai komitmen yang ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunann nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Program ini akan memberikan rekomendasi teknis terkait pelaksanaan tentang Implementasi NEK, dan kepada Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tentang berbagai opsi rancangan dan implementasi untuk pajak karbon domestik.

Selain itu, program ini juga akan memberikan pembangunan kapasitas dan konsensus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar instrumen NEK.

"Saya sangat senang mengumumkan peningkatan kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon. Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam nilai ekonomi karbon (NEK) melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins.

"Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk program NEK. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang," sambung dia.

Sebelumnya, Indonesia dan Inggris meneken kerja sama implementasi nilai carbon atau carbon pricing sebagai upaya menekan emisi karbon secara global. Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang terjalin sejak forum G20 di Bali tahun lalu.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, komitmen negara-negara di dunia perlu diperkuat usai COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu.

Utamanya soal menjaga kenaikan suhu bumi di kisaran 1,5 derajat celcius dengan upaya pencegahan krisis iklim.

"Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk Penetapan Harga Karbon. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan alat ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujarnya dalam Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com