Inflasi Sulsel Diprediksi Terus Berlanjut Akibat Kenaikan Harga BBM

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat, Daerah, serta stakeholders terkait secara intens melakukan sinergi dan kolaborasi pada pengendalian inflasi di tingkat daerah maupun nasional. Kali ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dibacakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Imran Jausi mengatakan, pada bulan September 2022, Sulawesi Selatan mengalami inflasi tahunan sebesar 6,35 persen yoy atau berada di atas inflasi nasional.

"Pendorong utama inflasi September adalah komponen harga yang diatur Pemerintah yang utamanya didorong oleh kenaikan tarif pasca penyesuaian harga BBM," kata Imran dalam acara GNPIP di Sulawesi Selatan, Senin (24/10).

Dia memperkirakan inflasi di Sulawesi Selatan masih berlanjut akibat pengaruh kebijakan penyesuaian harga BBM, sehingga perlu memberikan perhatian khususnya dalam pengendalian inflasi kedepannya.

Kendati demikian, beberapa program pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang di Sulawesi Selatan telah dijalankan bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota mulai dari sisi Hulu dan Hilir. Hal ini membawa Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan sebagai PTID terbaik di tingkat provinsi wilayah Sulawesi.

"Capaian ini merupakan bukti sinergitas yang antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Bank Indonesia, Perekonomian satuan kerja perangkat daerah yang terkait seperti Bulog, Badan Usaha Milik Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya," ujarnya.

Hal ini menjadi pemacu semangat kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk terus bekerja menstabilkan harga kebutuhan pokok. Prestasi yang sangat membanggakan ini jangan sampai membuat pemerintah lengah untuk terus bekerja mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga harga-harga menjadi stabil dan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Sejalan dengan program pengendalian inflasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, berperan penting di tengah tren kenaikan harga komoditas yang bergejolak.

"Upaya inflasi juga perlu diperkuat sebagaimana dampak akibat kebijakan penyesuaian BBM, penggunaan dana APBD dan belanja wajib 2 persen dari DTU untuk mendukung pengendalian dan penanganan dampak inflasi sesuai arahan presiden telah kami optimalkan guna menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Sejalan dengan inisiatif GNPIP yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, terdapat berbagai program yang tengah Pemerintah Daerah dilaksanakan demi menjaga inflasi pangan di wilayah Sulawesi selatan mulai dari hulu hingga hilir.

"Di sisi hulu ada program mandiri benih yang merupakan program pembagian benih unggul pada 100 ribu hektar sawah di Sulawesi Selatan dan program ini alhamdulillah secara nyata sudah meningkatkan produktivitas petani di Sulawesi Selatan," ujarnya.

Selain itu pemberian alat-alat mesin pertanian dan sarana produksi melalui dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga dalam rangka mendukung kegiatan ini. Saat ini juga tengah dilakukan upaya penguatan penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam rangka penyusunan neraca pangan di kabupaten kota secara real time.

"Kemudian di sisi hilir, bekerjasama dengan dinas ketahanan, pangan dinas perdagangan, kantor perwakilan Bank Indonesia, Bulog, dan instansi lainnya secara reguler melakukan bazar pasar murah di Sulawesi Selatan," jelasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com