Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
inflasi
Ekonomi dunia masih dalam kondisi tidak baik hingga memasuki pertengahan 2023.
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Hal ini ditandai dengan lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
- Penurunan Inflasi Indonesia Tercepat di Dunia
- Parpol Mulai Habiskan Uang untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus untuk Ekonomi Indonesia
- Sri Mulyani Waspadai Dampak Perang dan Inflasi Bisa Ganggu Rantai Pasok Global
- Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?
- Kapolri Naik Heli Bareng Menko Polhukam Tinjau Kesiapan Arus Mudik di Merak
- Kronologi Penangkapan Selebgram Chandrika Chika Saat Pesta Ganja di Hotel Jaksel
"Kondisi (ekonomi) dunia sedang tidak baik. Perekonomian dunia melemah dengan inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun,"
kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Temu Bisnis Tahap Keenam di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Sri Mulyani menyampaikan, kondisi ekonomi global sulit ini terjadi akibat dari dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, waktu tiga tahun tidak cukup untuk pulih dari dampak pandemi yang meluluhlantakkan perekonomian dunia.
"Kita semua memahami bahwa semua negara mengalami pandemi Covid-19 selama 3 tahun. Dan tidak semua negara sesudah 3 tahun kembali bisa pulih seperti sebelum Covid-19," imbuhnya.
Merdeka.com
Di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 juga turut dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Di mana, tak sedikit pendapatan bisnis UMKM mengalami penurunan selama pandemi Covid-19.
"Ini karena kondisi dunia juga sedang tidak baik," bebernya.
Untuk itu, Sri Mulyani mengajak kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pembelian produk dalam negeri, termasuk UMKM. Apalagi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan e-katalog untuk memfasilitasi penjualan produk dalam negeri yang bisa diakses secara online.
Pemerintah sendiri menargetkan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog mencapai Rp 500 triliun di 2023.
Target tinggi ini dipasang untuk mendorong kebangkitan bisnis industri dalam negeri hingga UMKM.
"Jadi, kalau Indonesia ingin menjadi negara maju negara industri bebas dari perangkap kelas menengah, kita perlu konsisten di dalam menggunakan instrumen untuk betul-betul memberdayakan produk dalam negeri," tandasnya.
Merdeka.com
