Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Industri Telekomunikasi Minta Keringanan Pajak dari Pemerintah

Industri Telekomunikasi Minta Keringanan Pajak dari Pemerintah ilustrasi industri telekomunikasi. © Ryanelectronics.com

Merdeka.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyayangkan, Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha itu tak memasukkan sektor telekomunikasi masuk dalam kesepakatan. Sebab, industri ini juga ikut terdampak virus corona.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong kinerja ekonomi domestik. Salah satunya, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor) kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM.

Selain itu, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 guna mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.

"Pada prinsipnya, telekomunikasi merupakan industri penyedia jasa, oleh karena itu kami meminta agar diberikan keringanan dalam penerapan pajak PPh 21, setidaknya selama enam bulan, terhitung dari April 2020," kata Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia mengatakan, saat ini sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor. Menurutnya, ini memberatkan karena meski dalam kondisi rugi perusahaan telekomunikasi tetap akan membayarnya.

"Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tetap membayar biaya-biaya tersebut dan tidak adanya mekanisme restitusi sebagaimana diterapkan dalam perpajakan," imbuhnya.

Dia juga berharap, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui kondisi ini. "Kami juga berharap agar segala bentuk pungutan dari Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan pada masa periode 2020 ini, sehingga kebijakan di daerah pun dapat mendukung industri infrastruktur telekomunikasi," jelasnya.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan social distancing dan work from home, agar penyebaran virus corona tak semakin luas. "Dukungan konkrit kami yaitu dengan memberikan beberapa insentif atau paket tambahan untuk para pelanggan tanpa dikenakan biaya tambahan," ujar dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?
Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?

Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.

Baca Selengkapnya
Telkom Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon
Telkom Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon

Sepanjang tahun 2023, Telkom melaksanakan pemulihan lahan kritis di beberapa titik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komitmen Telkom Percepat Program Peduli Lingkungan
Komitmen Telkom Percepat Program Peduli Lingkungan

Komitmen Telkom Percepat Program Peduli Lingkungan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini

Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Selengkapnya
Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang
Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang

Rencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024
Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024

Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024

Baca Selengkapnya
BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T
BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T

BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.

Baca Selengkapnya
Industri Penerbangan RI Mulai Pulih Usai Terseok-seok Saat Pandemi Covid-19
Industri Penerbangan RI Mulai Pulih Usai Terseok-seok Saat Pandemi Covid-19

Setelah melewati tantangan sejak 2019 hingga 2022 lalu, industri penerbangan nasional mulai menunjukkan momentum bangkit di 2023.

Baca Selengkapnya