Indonesia Pasar yang Menjanjikan Bagi Unicorn
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan, Indonesia dipandang sebagai pangsa pasar yang menjanjikan ketika berbicara ekonomi digital atau platform bisnis yang disebut e-commerce.
"Indonesia adalah potensi besar untuk lakukan ini karena kan penduduk kita banyak dan 40 persen lebih masyarakat kita belum punya rekening dan belum cukup pembinaan literasinya," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/2).
Dia menambahkan, tidak akan melarang keberadaan unicorn di dalam negeri untuk terus bertumbuh. Lantaran, unicorn banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, yang perlu diperhatikan ialah menjaga dan memonitor keberadaan unicorn ini didalam negeri.
"Kemudian bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita berikan koridor bagaimana mereka operasinya itu kuat," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara menyebutkan merupakan tugas pemerintah untuk mempermudah dari sisi regulasi untuk pertumbuhan unicorn didalam negeri. Sebab, unicorn justru membawa banyak kemudahan bagi hidup orang banyak.
"Unicorn itu cara baru untuk selesaikan masalah, kenapa startup di Indonesia tumbuh cepat karena mereka selesaikan permasalahan di masyarakat. Saya tanya, mau enggak Gojek ditutup di Indonesia? Enggak kan? Mau pesen tiket harus ke travel biro karena tidak ada traveloka," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah justru perlu mendukung keberlangsungan unicorn mengingat fungsinya sebagai enabler atau alat yang mempermudah hidup banyak masyarakat.
"Teknologi ini bertindak sebagai enabler atau alat. Kita harus dorong startup di Indonesia karena muncul pemikiran-pemikiran baru, cara-cara baru," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu memfasilitasi kehadiran unicorn di dalam negeri. "Juga pemerintah bukan hanya menerapkan laytouch regulation tapi juga fasilitasi dengan kembangkan 1000 startup dengan ekosistem karena banyak anak muda jago teknologi. Kita fasilitasi properly bagaimana mereka bisa diakselerasi," tandasnya.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya
Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSiti Atikoh Ganjar Beberkan Kendala UMKM di Indonesia Susah Berkembang
Atikoh menyampaikan, pelaku UMKM juga perlu melakukan digitalisasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaSepakat dengan Menkop Teten, Ekonom: Tiktok Harus Pisahkan e-Commerce dengan Media Sosial
Aturan yang tertuang pada Permendag 31/2023 harusnya benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak.
Baca SelengkapnyaTransaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun
Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnya72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca Selengkapnya