Indonesia kekurangan garam, industri pengguna susah berkembang

Merdeka.com - Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) meminta pemerintah Jokowi-JK untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk izin impor garam untuk 2017. Sebab, dengan keadaan seperti ini, di mana garam industri tak bisa diimpor padahal kebutuhan nasional belum mampu dipenuhi dalam negeri. Keberadaan industri berbahan baku terancam dan tidak bisa maju.

Ketua Umum AIPGI, Tony Tanduk mengatakan, dengan adanya pembatasan impor garam, maka jelas-jelas industri akan terhambat. "Dampaknya industri jelas terancam. Industri susah berkembang, tidak bisa maju, dan juga menghambat investasi," kata Tony saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7/2017).

Dia juga menuturkan, jika ingin membatasi impor garam, seharusnya pemerintah bisa terbuka dengan data base garam untuk industrinya.

"Di mana garamnya, bagaimana volumenya, kualitasnya bagaimana, berapa banyak, harus disampaikan semuanya, sebelum membuat kebijakan dan dimaksimalkan. Kalau ini garamnya kan emang tidak jelas," jelas Tony.

Dia juga menegaskan, izin impor garam jangan selalu dikaitkan dengan petani garam. Pasalnya, dewasa ini garam sudah menjadi bahan baku industri dengan spesifikasi yang khusus, bukan hanya sekedar bahan untuk masakan.

"Garam itu sudah menjadi bahan baku. Jangan dikaitkan dengan petani garam," tandas Tony.