Merdeka.com - Kartu pra kerja yang merupakan janji Jokowi saat kampanye akan mulai direalisasikan pada tahun depan. Diperkirakan sekitar 2 juta orang akan menerima salah satu kartu sakti Jokowi tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Tauhid menilai realisasi kartu pra kerja di 2020 terlalu cepat.

Menurutnya, pemerintah masih butuh waktu untuk menyiapkan dengan matang program tersebut. Misalnya melakukan penguatan basis data atau data base untuk penetapan calon penerima kartu pra kerja. Hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, setidaknya dua tahun.

"Untuk kartu pra kerja tahun depan terlalu cepat, bangun data base saja perlu waktu satu sampai dua tahun," kata Tauhid, di kantor pusat Indef, Jakarta, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, pengerjaan data base ini perlu menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian dan lembaga lainnya yang terkait. Sehingga, kartu pra kerja dalam realisasinya menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

"Karena kan misalnya harus paling ngga melibatkan BPS untuk kartu pra kerja. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang mengalami PHK dan sebagainya. Mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas-dinas terkait. Itu harus punya database, disinkronkan. Karena kalau tidak ada eligilibility siapa yang berhak akan jadi pertanyaan dan akan jadi masalah di kemudian hari terkait pertanggungjawaban," ungkapnya.

Menurutnya, jika terlalu cepat direalisasikan dikhawatirkan rentan untuk disalahgunakan. Apabila mau diterapkan, maka dapat diimplementasi secara bertahap dan pendataan harus jelas.

"Terlalu dini, menurut saya bertahap, boleh dilakukan dulu tahun 2020 tapi pendataan harus dilakukan terlebih dahulu, verifikasi uji coba, baru bisa meluas. Kalau belum ada uji coba kartu pra kerja, data belum di konfirmasi, belum divalidasi langsung ke seluruh Indonesia, menurut saya akan berantakan, tujuannya moral hazard ketimbang mendorong manfaat sosial dari kartu pra kerja tadi," ujarnya.

Dia menilai program kartu pra kerja tidak akan cukup jika hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun juga harus didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kementerian Perindustrian.

"Paling tidak kementerian itu, koordinasi tidak cukup hanya level Kemenaker tapi ditingkatkan lagi. Kementerian Koordinator dan juga harus harus melibatkan Bappenas untuk perencanaan kartu pra kerja itu sendiri," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk memperjelas kriteria penerima kartu pra kerja. Yaitu mengutamakan para pekerja yang menjadi korban PHK tanpa pesangon. Sementara lulusan SMA dinilai belum cocok untuk dijadikan sebagai prioritas penerima kartu tersebut.

"Tapi catatan data base harus sudah ada. Harus bisa diverifikasi. Karena nggak mungkin, siapa yang bisa dikatakan sebagai penganggur dan kena PHK? Paling yang mungkin adalah pekerja formal. Sementara pekerja informal hari ini kerja jadi buruh, ojek, dan sebagainya bisa dapetin tidak? Tidak bisa. Nah itu harus dibatasi, kriteria harus dibangun," tutupnya.