Impor pangan bukti pemerintah tak pro petani

Merdeka.com - Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menuding pemerintahan saat ini menyalahi amanat undang-undang dan cita-cita bangsa. Hal ini dilihat dari penyelesaian masalah pangan di dalam negeri. Pemerintah lebih memilih pendekatan impor daripada menggenjot produksi dalam negeri dan menghargai kerja keras petani.

Ekonom Hendri Saparini menjelaskan bukti pemerintah tidak berpihak pada kemampuan dalam negeri adalah terus berkurangnya subsidi pangan. Pemerintah lebih memikirkan membangun infrastruktur untuk kelancaran distribusi pangan dan mengesampingkan asal bahan pangan yang didistribusikan ke masyarakat.

"Pemerintah lebih memilih memperbaiki jalan tol, bangun pelabuhan. Pemerintah fokusnya konsumen bisa membeli harga murah tidak peduli dari Bangladesh, Thailand maupun China. Seolah-olah benar tapi kalau berpikir secara nasional petani nasional bagaimana. Harus mengembalikan peran pemerintah menyelesaikan masalah fundamental indonesia mulai dari kelompok bawah," jelas Hendri dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (3/4).

Ekonom UGM Revrisond Baswir juga mengatakan hal yang hampir sama. Bukti pemerintah tidak memikirkan masalah pangan Indonesia bisa dilihat dari penerapan lisensi importasi pangan. Pemerintah dipandang menjadikan rakyat sebagai sapi perah karena untuk memenuhi kebutuhannya melalui distributor berlisensi yang notabene mencari untung sebanyak-banyaknya.

"Lisensi impor sekarang tidak hanya di mobil, komoditas pemenuhan hajat hidup orang banyak dijadikan ajang pengumpulan lisensi dan fee. Dan ini bertolak belakang dengan kata kata negara melindungi hajat hidup rakyat banyak, ternyata dijadikan sapi perah oleh orang yang berkuasa," katanya.