Hatta: Pajak UKM tak lemahkan daya saing Indonesia saat AEC
Merdeka.com - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemberlakuan pajak satu persen bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) pada awal Juli mendatang tak akan menghambat daya saing pengusaha kecil dalam menyongsong Asean Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang.
"Tidak ya, justru dengan demikian kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan, skill, akses permodalan kepada UMKM," jelas Hatta di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (29/6).
Menurut Hatta, dalam menghadapi AEC, Indonesia sudah memiliki modal yang baik. Modal Indonesia ialah banyaknya tenaga kerja dan sumber daya alam serta pasar yang besar.
"Kita punya Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan market. Tidak bisa dilihat dari satu sektor saja," kata dia.
Pemberlakuan pajak satu persen tersebut juga untuk pengusaha yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mantap mengenakan pajak penghasilan (PPh) 1 persen pada pengusaha kecil menengah. Meski demikian, tidak semua UKM kena aturan ini.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, sudah dijelaskan bahwa ada golongan pengusaha kecil yang tidak kena pajak. Antara lain pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
Kebijakan ini akan menyasar pengusaha kecil seperti warteg, bisnis online sampai penjual jus sekalipun.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaWapres mengingatkan tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan SDM
Baca SelengkapnyaAtikoh menyampaikan, pelaku UMKM juga perlu melakukan digitalisasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen
Baca SelengkapnyaUMKM masih menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca Selengkapnya