Google enggan komentar terkait pertemuan dengan Ditjen Pajak
Merdeka.com - Manajemen Google memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyocokkan data perhitungan pajak dari kedua belah pihak.
Pihak Google diwakili tiga orang, dan enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semuanya kompak tidak memberi pernyataan sama sekali.
"Banyak yang diomongin, bagus kok pembicaraan berjalan dengan bagus. Dari teman-teman pajak juga baik. Kan ini sudah jelas di Gedung Pajak (membicarakan pajak)," kata salah satu perwakilan Google yang tidak ingin disebutkan namanya, di kantor pajak, Jakarta, Kamis (19/1).
Menurutnya, yang berhak memberikan komentar hanya Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjasukmana. "Tanya saja sama Jason, dia yang boleh ngomong," singkatnya.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan Google sore ini memenuhi panggilan pemerintah. Agenda hari ini ialah menyocokan data perhitungan pajak dari kedua belah pihak.
"Sudah dipanggil hari ini. Dia sudah konfirm, tapi siapa saja yang datang belum tahu. Nanti sore pertemuannya jam 15.00 WIB," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugesteadi saat ditemui di Kantornya,Jakarta, Kamis (19/1).
Ken menegaskan bahwa tidak benar sudah ada pembayaran pajak dari Google sebesar Rp 300 miliar. Dia memastikan hingga hari ini Google masih mangkir dari kewajibannya pada negara Indonesia.
"Belum ada pembayaran sama sekali, kalau ada kan kelihatan di komputer saya."
Kepala Kantor DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, menambahkan pertemuan hari ini ialah meminta data pendukung atau supporting data dari kegiatan bisnis Google di Indonesia.
"Pokoknya prinsipnya mereka bisa ditagih," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya