GO-JEK jadi bukti kegagalan pemerintah sediakan transportasi umum

Merdeka.com - Kehadiran transportasi GO-JEK di beberapa kota besar Indonesia seperti di Jakarta menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mendukung ojek karena menjadi moda transportasi alternatif membelah kemacetan Jakarta. Namun, ada juga pihak yang mengatakan GO-JEK bukan transportasi umum sehingga tidak boleh beroperasi.

Di balik itu semua, kehadiran GO-JEK Indonesia disebut sebagai bukti gagalnya pemerintah daerah menyediakan transportasi umum yang layak. Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan ojek bukanlah angkutan publik. Kemunculan ojek marak pasca 1998 ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

"Ini adalah bukti kegagalan pemerintah mengatur transportasi umum menyebabkan ojek menjamur. Kepala daerah sangat malas menata transportasi publik," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (16/8).

Djoko menyebut, pemerintah tidak pernah menyediakan anggaran untuk transportasi masyarakat. Namun, pemerintah selalu ada uang untuk bangun tol, jalan lingkar luar, flyover dan lain sebagainya.

"Karena sisa uang sedikit. Sekarang layanan ojek harus diatur. Tidak melebihi fungsi dari transportasi umum," katanya.

Menurut Djoko, GO-JEK dan ojek lainnya hanya cocok untuk jarak pendek yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. "Sepeda motor bukan kendaraan yang berkeselamatan. Kehadiran transportasi umum murah sangat dibutuhkan masyarakat dalam upaya mengurangi kemacetan dan menjamin keamanan penumpang."

Djoko mendesak semua kepala daerah untuk menyediakan transportasi umum yang bermartabat untuk masyarakat. Menyediakan transportasi jangan hanya jadi jargon politik saat kampanye. Di mana calon kepala daerah berbondong-bondong menempelkan stiker di angkot maupun di pasar-pasar.

"Para pengusaha angkot harus bersepakat tidak menerima layanan tempel foto kepala daerah saat kampanye jika tidak disertai upaya mensejahterakan sopir angkot dengan cara menata ulang transportasi umumnya. Nelayan, petani, pasar tradisional, angkot, ojek dijadikan komoditas sasaran kampanye, baik pileg maupun pilkada," tutupnya. (mdk/idr)