Genjot Ekspor, Ini Saran Pengusaha Untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengaku memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan pangsa ekspor Indonesia. Menurutnya, dalam upaya menggenjot ekspor, pemerintah perlu memetakan produk-produk unggulan terlebih dahulu untuk digulirkan ke negara-negara asal tujuannya.
"Jadi untuk ekspor lebih bisa naik kita harus langsung spesifik dengan negara mana? kemudian produknya apa? gimana kita bisa meningkatkan kapasitas dari pada produk itu untuk bisa berdaya saing," jelasnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/12).
Shinta mengatakan, ada beberapa negara asal tujuan yang memang sejak awal sudah dipetakan. Misalnya saja, pada Negara Afrika yang dinilai paling dominan untuk Indonesia bisa masuk yaitu sektor makanan minuman (mamin).
"Kira-kira mamin di sana itu sangat dibutuhkan gitu. Ini kita ngomongin persektor. Kalau ngomongin produk-produk besar seperti Indofood, sekarang kan sudah buka di Afrika nah ini perlu disupport lebih jauh ya seperti ini bisa, Mayora juga mulai besar di Afrika," ungkapnya.
Selain itu, sektor perikanan pun diperkirakan bisa masuk ke Negara Eropa seperti Norwegia. "Kita baru saja tandatangan afta sama Norwegia. Nah Norwegia itu untuk perikanan Indonesia bisa menerima, nah spesifiknya seperti apa? produk ikan seperti apa yang bisa masuk ke Norwegia lebih banyak nah itu sangat spesifik kan sektornya. Nah ini yang perlu di maping oleh Indonesia," jelasnya.
Kemudian, setelah dilakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan ke negara asal tujuan, langkah selanjutnya adalah membuka perjanjian dengan mitra dagang Indonesia. Terutama menyangkut dari segi tarif. "Dan ini semua yang harus diperbaiki karena kebanyakan produk ekspor kita tidak bisa kompetitif karena kalah dari segi tarif," katanya.
Shinta mengakui, dalam perjanjian dagang ini Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam. Menurutnya, Vietnam justru lebih agresif untuk melakukan perjanjian dagang dengan Uni Eropa.
"Seperti Vietnam yang punya perjanjian dagang misalnya dengan Uni Eropa itu tarifnya akan jauh dibanding indonesia. Mereka sekarang sudah bisa mengalahkan kita dengan perjanjian dagang itu dia langsung tarifnya. Sekarang mereka investasinya berapa kali lipat (dari) kita untuk industri padat karyanya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaTarget Jokowi Tahun 2024: Selesaikan Kunjungan ke Semua Daerah dan Sertifikasi Tanah Warga
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaGorengan Selalu Menggoda untuk Buka Puasa, Akankah Memicu Asam Lambung?
Sebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
6 Kuliner Jepang yang Sangat Populer di Indonesia
Makanan Jepang memiliki cita rasa yang lezat dan cocok dengan lidah orang Indonesia.
Baca SelengkapnyaJago Lihat Peluang, Kisah TKI Jepang Pulang ke Tulungagung Sukses Budidaya Ikan hingga Diekspor ke Negeri Sakura
Tinggal di Jepang lebih dari 10 tahun membuka peluang bisnis yang bisa diterapkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Jokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Sinergi TNI-Polri Mutlak: Hilangkan Ego Sektoral
Jokowi menilai Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
Baca SelengkapnyaNama Produk Sama dengan Nama Anaknya, Nasabah Mekaar Ini Dipuji Jokowi
Dalam kunjungannya Jokowi menemui 3.000 ibu-ibu nasabah Mekaar di GOR Dua Saudara, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya