Garap 10.000 MW, PLN minta uang pemerintah dan utang luar negeri

Merdeka.com - Dalam megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapat jatah membangun 10.000 MW. Untuk memenuhi permintaan pemerintah, PLN membutuhkan dana besar.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan, pihaknya membutuhkan dana Rp 70 triliun untuk membangun pembangkit berkapasitas 10.000 MW. Untuk memenuhi kebutuhan yang besar, PLN mengandalkan dua sumber pendanaan. Pertama, melalui penyertaan modal negara (PMN).

PLN sudah mengajukan Rp 15 triliun ke pemerintah. Pencairannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini PLN masih menunggu pencairan dana Rp 5 triliun.

Sedangkan tahun depan, PLN mengajukan Rp 8 triliun. "Jadi sudah Rp 13 triliun. Untuk Rp 2 triliun lagi tahun berikutnya (2017), jadi bertahap," ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir di kantornya, Jakarta, Rabu (22/7).

Mantan Dirut BRI ini menambahkan, sumber pendanaan lain dari pinjaman alias utang. "Pinjaman jangka panjang dari China Development Bank (CDB) dan bank pembangunan di Eropa lalu Jepang. Plafonnya berkisar antara USD 1-3 miliar, Tenornya, berjangka panjang. Untuk bank pembangunan bisa 30 tahun. Sedangkan CDB 10 tahun," ucapnya.