Fakta Terbaru soal Jumlah Orang Miskin Capai 27,5 Juta, Terbanyak di Jawa Timur

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari satu tahun sedikit banyak mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Namun, pemerintah mengklaim bahwa program perlindungan sosial yang diluncurkan ketika pandemi berhasil menahan laju penambahan orang miskin.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengklaim bahwa program perlindungan sosial mampu menahan laju kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level 7,07 persen. Meskipun angka ini tetap meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,23 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level mencapai 7,07 persen," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Kamis (15/7).

Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, Sri Mulyani mengklaim angka ini bisa dijaga. Peningkatan kemiskinan yang terjadi selama 2020 tidak lebih dari 10,19 persen.

"Tingkat kemiskinan dapat kita jaga tidak lebih dari 10,19 persen pada tahun 2020 meskipun meningkat dari capaian di tahun 2019 yang dapat kita tekan sampai dengan 9,22 persen," kata dia.

Di sisi lain, dampak pandemi juga mengakibatkan gini rasio sedikit meningkat menjadi 0,385 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,380. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 dapat ditingkatkan mencapai angka 71,94 dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,92.

Namun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja melansir data terbaru soal kemiskinan di Indonesia. Jumlah orang miskin terus bertambah, dan Jawa Timur menjadi daerah terbanyak orang miskinnya. Berikut Penjelasan BPS:

Jumlah Orang Miskin Capai 27,5 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin mencapai 27,54 juta. Masyarakat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan hingga kuartal I-2021.

Adapun tolak ukur penduduk miskin ini mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021, dengan batas pendapatan Rp472.525 per kapita per bulan.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, secara persentase jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 10,14 persen. Angka itu turun 0,05 persen dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19 persen.

"Secara jumlah, penduduk miskin Maret 2021 ini tercatat 27,54 juta orang, atau turun 0,01 juta orang dibanding September 2020. Tapi masih naik 1,12 juta orang dibanding Maret 2020," jelasnya.

Jika dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin masih lebih banyak di desa dari pada di kota. Di mana populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89 persen, dan di desa sebanyak 13,10 persen.

Namun, secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 justru menurun 0,10 persen dibanding September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Di sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01 persen dari sebelumnya 7,88 persen.

"Terlihat bahwa penurunan di tingkat desa lebih bagus, bahwa program desa dan dana desa tunjukan dampak baik pada kemiskinan di desa," kata Margo Yuwono.

Paling Banyak di Jawa Timur

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 145,0 ribu orang.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen, sementara di pedesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen.

Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2021 sebesar Rp 2.121.637 per bulan, turun sebesar 4,29 persen dibanding kondisi September 2020 yang sebesar Rp2.216.714 per bulan.

Berikut daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di atas 1 juta orang:

1. Jawa Timur, 4,572 juta orang (11,40 persen)

2. Jawa Barat, 4.195 juta orang (8,40 persen)

3. Jawa Tengah, 4,119 juta orang (11,79 persen)

4. Sumatera Utara, 1,343 juta orang (9,01 persen)

5. NTT, 1,169 juta orang (20,99 persen)

6. Sumatera Selatan, 1,113 juta orang (12,84 persen)

7. Lampung, 1,083 juta orang (12,62 persen)

Hanya Mampu Belanja Rp475.525 per Bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya peningkatan pada garis kemiskinan per Maret 2021 menjadi Rp472.525 per kapita per bulan. Angka itu naik 2,96 persen dari batas kemiskinan per September 2020 yang sebesar Rp 458.947 per kapita per bulan.

Kepala BPS, Margo Yuwono menjelaskan, garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan total pengeluaran bulanan dari seorang penduduk.

"Jadi kalau ada penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah itu (Rp 472.525), maka dikategorikan miskin. Sebaliknya, kalau pengeluaran per kapitanya di atas garis kemiskinan, maka dikategorikan tidak miskin," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis (15/7).

Margo Yuwono mengatakan, pengeluaran untuk makanan jadi penyumbang terbesar untuk garis kemiskinan, dengan kontribusi mencapai 73,96 persen. Beras jadi kontributor terbesar dengan persentase 20,03 persen di perkotaan, dan 24,06 persen di pedesaan.

"Kalau lihat dari berbagai komoditas, dianggap misalkan untuk posisi Maret 2021, untuk makanan terbesar adalah beras. Kontribusinya terhadap garis kemiskinan 20,03 persen di perkotaan, dan di pedesaan 24,06 persen," papar dia.

Sementara pengeluaran untuk komoditas bukan makanan hanya menyumbang kontribusi 16,04 persen pada garis kemiskinan. Adapun porsi terbesarnya diperuntukan untuk belanja perumahan.

"Sedangkan untuk komoditi bukan makanan terbesarnya untuk Maret 2021 kontribusi dari perumahan, di perkotaan 8,92 persen dan di pedesaan 7,94 persen," terang Margo Yuwono.

Orang Miskin di Jakarta dan Bali Sedikit

DKI Jakarta dan Bali merupakan dua provinsi yang kegiatan ekonominya diklaim sangat terdampak pandemi Covid-19. Tapi kedua provinsi tersebut masih tercatat memiliki rasio penduduk miskin terkecil di seantero Nusantara, meski secara persentase ada peningkatan.

Bali merupakan wilayah dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil per Maret 2021 sebesar 4,53 persen. Jumlah tersebut naik 0,07 persen dari periode September 2020 yang sebesar 4,45 persen.

Jika dihitung berdasarkan total populasi, jumlah penduduk miskin Bali ada sebanyak 201,97 ribu orang pada Maret 2021, naik dari sebelumnya 196,92 ribu orang pada September 2020.

Sementara DKI Jakarta jadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil kedua, yakni sebesar 4,72 persen pada Maret 2021, meningkat 0,03 persen dari 4,69 persen per September 2020.

Berdasarkan total populasi, jumlah penduduk miskin di Jakarta melonjak dari sebelumnya 496,84 ribu orang pada September 2020 menjadi 501,92 ribu orang per Maret 2021.