ESDM lanjutkan penertiban izin tambang

Merdeka.com - Pemerintah akan memulai proses penertiban izin usaha pertambangan (IUP) tahap kedua pada September mendatang. Kementerian ESDM akan mengumpulkan seluruh Gubernur dan Bupati untuk menunjukkan lahan tambang yang masih bermasalah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sebagian IUP yang masih bermasalah termasuk tumpang tindih lahan. "Masih ada domain Kementerian Energi untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, penyelesaian tumpang tindih karena batas wilayah harus diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat," katanya.

Saat ini banyak kasus tumpang tindih batas wilayah diperkarakan di ranah hukum. Selain terkait batas wilayah, tumpang tindih lahan yang masuk ranah hukum juga mencakup pemberian dua izin ke dua perusahaan berbeda oleh pemerintah daerah yang sama.

Sampai sekarang sudah ada 4.000 IUP yang lolos secara administratif. Saat ini seluruh izin ini belum mendapat sertifikat tak bermasalah (clean and clear). Pemerintah berharap bisa menata ulang pertambangan sehingga tidak ada lagi yang tumpang tindih.

Thamrin menegaskan pihaknya pesimis bila tumpang tindih lahan bisa diselesaikan tahun ini. "Tidak mungkin bisa tahun ini. Untuk menentukan batas wilayah misalnya, ini kan memerlukan uang juga. Tetapi setidaknya, kita sekarang tahu permasalahannya apa saja," katanya.

Dia menegaskan pihaknya akan menertibkan keterlibatan perusahaan tambang asing dalam kepemilikan IUP. "Adanya PP 24/2012 ini merupakan tindak antisipasi pemerintah agar kejadian seperti Churcill dan Intrepid tidak lagi terjadi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Per 23 Juli total IUP yang telah dinyatakan clean and clear atau tidak bermasalah berjumlah 4.626 izin. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.784 izin merupakan komoditas tambang mineral dan 1.842 sisanya merupakan IUP komoditas batubara. Sedangkan, total yang belum termasuk clean and clear berjumlah 5.940 buah. Rinciannya sebanyak 3.988 izin komoditas mineral dan 1.952 izin sisanya merupakan IUP batubara.