Erick Thohir Minta PMN RP57 Triliun, INDEF Singgung Korupsi di BUMN Karya

Merdeka.com - Kepala Center Food, Energy and Sustainable Development dari INDEF, Abra P.G Talattov, mengecam praktik korupsi yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya. Hal ini merespon usulan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.

"Beberapa waktu terakhir kita sangat miris sekali mendengar terjadinya korupsi di jajaran bumn karya," ungkapnya dalam acara Diskusi Publik Indef di Jakarta, Selasa (13/6).

Ironisnya, praktis korupsi di jajaran BUMN karya tersebut melibatkan para petinggi. Terbaru, ada Direktur Utama PT Waskita Karya Sestiawan Soewardjono yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast periode 2016-2020.

"Ini namanya sangat-sangat melukai hati, itu Pmn sudah diberikan besar tetapi justru terjadi korupsi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Abra mengajak seluruh masyarakat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan uang PMN yang bersumber dari APBN. Dia juga meminta perusahaan BUMN untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat.

"Kita juga perlu mencermati atau mengawal, jangan sampai tadi kondisi keuangan fiskal yang terlihat membaik itu menjadi pintu masuk bagi bumn untuk dalam tanda kutip merongrong APBN untuk kembali meminta PMN," pungkasnya.

Penambahan PMN Jadi Rp57,9 Triliun di 2024

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) anggaran 2024 sebesar Rp 57,9 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp 673 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk ke 10 perusahaan pelat merah. Adapun rinciannya PMN yang diusulkan pada tahun 2024 di antaranya, PLN Rp 10 triliun, PT Hutama Karya Rp 10 triliun, Pelni Rp 4 triliun, IFG Rp 3 triliun, Inka Rp 3 triliun, Rekayasa Industri Rp 2 triliun dan Rajawali Nusantara Indonesia/ID FOOD Rp 1,9 triliun.

Kendati begitu, Erick menjelaskan, ada PMN tambahan berdasarkan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023 lalu, yakni dengan tambahan sebesar 24,06 triliun.

"PMN tambahan tersebut akan dialokasikan PT Hukama Karya Rp 12,5 triliun, PT Wijaya Karya Rp 8 triliun dan IFG sebesar Rp 3,5 triliun, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 24 triliun," ujar Erick, saat rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN, Jakarta, Senin (5/6).

Awalnya, PMN tambahan itu diusulkan untuk tahun 2023, namun dari Menteri Keuangan sudah diputuskan menjadi masukan PMN di tahun 2024. "Makanya kalau kita lihat angkanya PMN 2024 ini berubah yang tadinya Rp 33 triliun menjadi Rp 57,9 triliun," terang dia.