Erick Thohir: Kalau INKA Sanggup Produksi Kita Tidak Impor KRL

Merdeka.com - Rencana impor rangkaian gerbong KRL belum mencapai kesepakatan. Hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan untuk impor. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir mengatakan, kunci dari pengadaan KRL adalah kebutuhan penumpang dapat diakomodir.

Erick mengatakan, jika PT INKA mampu memproduksi jumlah gerbong yang menyesuaikan kebutuhan penumpang, maka tidak perlu impor. Hanya saja, EBITDA dari produsen kereta api itu negatif sehingga membutuhkan cash flow.

Jika perusahaan tidak memiliki cash flow yang cukup, maka menurut Erick hampir sulit PT INKA memproduksi gerbong dengan jumlah banyak.

"Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi yah jangan impor, tapi ada catatan, INKA itu EBITDA-nya masih negatif, artinya perlu ada dukungan cashflow," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (3/5).

"Saya menolak impor kalau ternyata dimark-up, saya akan minta BPKP audit ulang. Tapi kalau memang kita membutuhkan yah terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing mempersentasikan data," katanya.

Lobi BPKP

Secara terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengaku tengah melobi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh terkait impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Upaya lobi-lobi ini pun telah dilaporkan Tiko kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Saya sudah diskusi dengan Pak Ateh dan lagi lapor ke Menko Marves (Luhut)," kata Tiko saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

Tiko menjelaskan, ada dua hal yang ditekankan terkait hal ini. Pertama menggunakan pendekatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan pembangunan pabrik INKA di Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menargetkan pabrik INKA ini sudah bisa produksi di tahun 2025.

"Dan kita lagi kejar supaya di 2025 ini bisa produksi," kata dia.

Kedua, Tiko menjelaskan, impor KRL dari Jepang ini merupakan kebutuhan mendesak karena melihat kebutuhan masyarakat. Setidaknya dibutuhkan 10-12 kereta impor yang harus dipercepat prosesnya.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 yang harus kita akselerasi," kata dia.

Proses ini pun telah diminta Tiko kepada BPKP untuk mendapatkan pengawasan. "Sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," kata dia.

Di sisi lain, Tiko mengatakan pihaknya sedang melakukan penelitian terhadap kerangka kereta yang ada. Agar bisa diketahui berapa banyak kereta yang bisa diretrofit (penambahan fitur atau teknologi baru).