Erick Thohir: Diskon Tarif Listrik Tunggu Keputusan Presiden
Merdeka.com - Merebaknya virus Corona atau covid-19 di Indonesia membuat beban penggunaan listrik membengkak. Hal itu dikarenakan masyarakat berdiam diri dan bekerja dari rumah (work from home), sehingga mereka menggunakan listrik hampir 24 jam.
Sempat beredar hoaks yang menyatakan jika PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memberi kompensasi kepada pelanggan perihal tarif listrik ini. General Manager PLN Unit Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Ikhsan Asaad pun telah mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar.
Namun jika memungkinkan, adakah stimulus yang dapat diberikan pemerintah untuk mengurangi beban tarif listrik tersebut?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, seluruh kebijakan stimulus bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.
"Soal itu (diskon tarif listrik) lebih spesifik ke PLN. Kalau kebijakan stimulus, kita tunggu kebijakan Presiden, Menteri dan jajaran Senior yang mengumumkan. Yang itu biarkan tunggu Presiden langsung," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Senin (30/3).
Proyek Strategis BUMN Tetap Lanjut
Lanjut Erick, pemerintah memang fokus memberi stimulus agar perekonomian negara tetap berjalan.
Namun begitu, dirinya juga memastikan proyek strategis BUMN tidak akan terhenti, termasuk proyek listrik 35 ribu megawatt. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi lonjakan kebutuhan listrik ke depan.
"Proyek strategis yang harus kita lakukan, ini ada dirut BUMN. Bagaimana proyek 35.000 megawatt tetap berjalan meski dengan adanya penurunan ekonomi," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Darmawan memastikan kesiapan PLN untuk menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaTagihan itu muncul usai meteran listrik dirumahnya harus diganti dengan yang baru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini.
Baca SelengkapnyaAturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaAjib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaCara mengurangi pengeluaran bulanan bisa dimulai dengan menghemat pemakaian energi listrik. Ini tipsnya.
Baca Selengkapnya