Ekonom: Direksi BUMN Jadi Komisaris Timbulkan Kecemburuan Akibat Gaji Berlimpah

Merdeka.com - Kabar direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan menjadi komisaris utama di banyak anak usaha kembali menuai tanggapan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, menilai hal tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Menurut Berly, banyaknya direktur perusahaan milik negara yang juga jadi komisaris utama telah menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Tentu saja fungsi Dirut (Direktur Utama) mengawasi anak perusahaan itu ada. Tapi apakah itu perlu jadi komisaris, apakah perlu sebanyak itu? Ini tidak menyentuh rasa keadilan di masyarakat," keluh dia di Jakarta, Sabtu (14/12).

Berly memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mendatang akan melemah. Situasi ini dianggapnya berbanding terbalik dengan yang terjadi di kursi jabatan perusahaan BUMN.

"Tahun depan ekonomi kita akan lebih lemah. Melihat ada pimpinan yang rangkap jabatan begitu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya, itu gajinya berapa ya? Pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial yang cukup tinggi," tuturnya.

Oleh karenanya, Berly mengimbau Menteri BUMN Erick Thohir untuk ke depan dapat membatasi jatah kepemimpinan di perusahaan BUMN.

"Setidaknya yang menjabat di banyak anak perusahaan BUMN itu dilihat dulu kinerjanya seperti apa. Kalau kinerjanya bagus, masyarakat bisa saja rela kalau direksi punya take home pay besar. Tapi jangan juga bersenang-senang di atas kesulitan orang lain," pungkasnya.

BUMN Diminta Tak Melulu Incar Cuan

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, ingin, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjalankan seluruh tugsanya sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Perusahaan pelat merah itu juga diingatkan untuk tidak mencari keuntungan semata saja.

"BUMN orientasinya bukan hanya profit, tapi ada mandat dari UU, yaitu menyejahterakan rakyat dan pemerataan," kata Arif dalam forum diskusi bertajuk 'Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN', Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Politikus PDIP ini menambahkan, semestinya BUMN dapat terlibat dalam melakukan transformasi ekonomi agar lebih maju. "Oneday, kami harapkan BUMN tidak hanya kuat di dalam negeri tapi diakui kompetensi di dalam negeri," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com