E-Katalog Dinilai Persulit UKM Tawarkan Barang ke Pemerintah

Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai katalog elektronik (e-Katalog) yang dijalankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat para pelaku UMKM, khususnya di daerah kesulitan bersaing dalam menawarkan produk barang dan jasanya kepada pemerintah.

Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad mengatakan, hal itu disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak seimbang antar pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di e-Katalog.

"Berdasarkan kajian KPPU terhadap e-Katalog, utamanya terkait partisipasi pelaku usaha dalam hal keikusertaan pengadaan barang Pemerintah melalui e-Katalog, ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan demi semakin terwujudnya persaingan usaha yang sehat bagi semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)," tuturnya dalam sesi webinar, Sabtu (12/9/2020).

Oleh karenanya, KPPU disebutnya coba mendorong LKPP untuk segera menanggapi saran pertimbangan terkait kegiatan di e-Katalog.

Seperti melakukan peninjauan pada Pasal 13 huruf (f) Peraturan LKPP Nomor 11 Taun 2018. Taufik menyatakan, aturan tersebut menjadi penghambat akses bagi pelaku usaha kecil.

"Perspektif persaingan usaha, persyaratan tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar (entry barrier), yakni pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di berbagai daerah," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com