DPR Soal Utang Rp 5.217 Triliun: BUMN Kok Senangnya Utang, Ini Berbahaya
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang perusahaan BUMN mencapai Rp 5.217 triliun per kuartal III-2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN, Mohammad Hatta menilai, dengan adanya peningkatan utang ini menandakan BUMN sangat suka berutang. Padahal, sejak 2013 sudah ada aturan yang melarang BUMN untuk menambah utang.
"Saya mau bicara waktu itu sempat ada surat edaran dari Menteri BUMN, kalau tidak salah SE01/MBU/2013, apakah surat itu sudah dicabut? Isinya, sesuai dengan surat dari Setneg, arahan Presiden dalam rapat agar jangan ada tambahan utang luar negeri, termasuk ditujukan kepada BUMN," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12).
Hatta mengingatkan, jangan sampai berutang menjadi kebiasaan. Untuk menghindari utang sebaiknya BUMN menggandeng swasta dalam pembiayaan sehingga tidak selalu mengandalkan utang.
"Jangan sampai utang ini jadi habit, apalagi utang valas itu mengkhawatirkan. Banyak yang mau joint venture tawarkan bunga murah dan skema fleksibel, tapi tidak ditarik, kenapa kok senangnya utang? Habit ini bahaya," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDitagih Utang, Pria di Pelalawan Bunuh Temannya
Pelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya