Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditjen Pajak Bentuk KPP Madya Baru Tanpa Bangun Kantor

Ditjen Pajak Bentuk KPP Madya Baru Tanpa Bangun Kantor Penyerahan SPT Pajak Penghasilan. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membentuk sebanyak 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya tahun ini. Khusus Jakarta Timur, pemerintah akan membuat satu KPP Madya baru.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Arfan, mengatakan pembentukan KPP baru tersebut tidak mengharuskan pihaknya untuk membangun gedung baru. Sebab, yang dilakukan ke depan adalah melebur dua KPP menjadi satu.

"Secara nasional satu, tapi tidak menambah jumlah kantor karena kita sembilan, jadi kita nanti ada salah satu yang dilebur. Nanti kalau madya baru hanya dari dua pratama jadi satu madya," ujar Arfan di Makodam Jaya, Jakarta, Kamis (16/1).

Dia melanjutkan penambahan KPP Madya akan dilakukan sesuai dengan besarnya jumlah wajib pajak di suatu daerah. Sehingga nantinya pemerintah akan lebih fokus dalam melakukan pengawasan.

"Sebetulnya untuk madya itu kan tujuannya untuk wajib pajak yang penerimaan nya besar dan signifikan, kalau dari sisi pelayanan sebetulnya sama. Kita akan lebihkan dengan membentuk satu kantor sehingga lebih baik dan fokus dalam mengawasinya," paparnya.

Dipastikan Tak Ganggu Pelayanan

Arfan mengatakan, pelayanan terhadap masyarakat tidak akan terganggu dengan adanya peleburan tersebut. Sebab, ke depan pemerintah secara gencar juga akan mendorong layanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.

"Untuk di Jakarta Timur sudah ada pembicaraan soal pembentukan KPP madya baru, sebelum ke sana kan di masing masing wilayah kan punya analisa bahwa kita butuh penambahan KPP madya," jelasnya.

Terkait kepatuhan pajak di Jakarta Timur, dia mengatakan, sejauh ini cukup tinggi. Dia juga mengimbau masyarakat segera melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Kalau kepatuhan itu kurang lebih sama seperti nasional tapi yang kita sampaikan secara sendiri mungkin nanti bukan hanya formalnya saja tapi justru materiil nya juga. Jadi bukan hanya kepatuhan secara formal tapi juga benar secara isinya," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Penggelapan Pajak, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditahan di Rutan Cipinang
Kasus Dugaan Penggelapan Pajak, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditahan di Rutan Cipinang

Indra Charismiadji telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut
2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut

Ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Ada 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Ada 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya

Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.

Baca Selengkapnya
Dinilai Paham Masalah Jakarta, KAHMI Jaya Dukung Heru Budi Maju Pilgub DKI
Dinilai Paham Masalah Jakarta, KAHMI Jaya Dukung Heru Budi Maju Pilgub DKI

Pj Heru Budi disebut cukup cocok memimpin Jakarta ke depan dan dia paham gimana membangun Jakarta,"

Baca Selengkapnya