Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim, sudah bekerja melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi untuk mencegah hukuman eksekusi mati dilakukan pemerintah Arab Saudi.

"Itu negara orang, mana bisa (intervensi mencegah eksekusi mati). lihat saja (kinerja pemerintah). Pemerintah itu kerja, tidak diem," tegasnya saat ditemui di Bandung, Sabtu Minggu (2/12).

Dia mengklaim, ada sejumlah kasus yang sudah ditangani. Dari catatannya, ada 103 TKI yang bermaslah hukum dan terancam hukuman mati di Arab Saudi. Dari jumlah itu, 85 orang lolos dari hukuman meski masih harus menjalani masa tahanan dan belum pulang.

"Semua udah ditangani pemerintah, langkah yang sifatnya diplomatik dan non diplomatik sudah dilakukan. 85 sudah berhasil dibebaskan pemerintah. Jumlah itu secara keseluruhan dari tahun-tahun sebelumnya. Kasusnya kasus lama," terangnya.

Disinggung mengenai kasus Tuti Tursilawati yang dieksekusi tanpa notifikasi, Hanif dengan nada meninggi menyatakan hal itu sudah sesuai dengan hukum di Arab Saudi. "Kalau Susi (Tursilawati), hukum saudi begitu pak. Kalau anda bunuh orang, hukumannya hukuman mati, kalau anda nyimpen jimat, hukumannya mati karena sihir," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat di Kota Thaif. Eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Republik Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dirinya sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al Jubeir untuk memprotes eksekusi mati TKI Tuti. "Setelah menerima kabar itu saya langsung menghubungi menlu Saudi. Saya sampaikan protes dan concern kita yang sangat mendalam," kata Menlu Retno di sela acara Our Ocean Conference di Bali, Selasa (30/10).

Menlu menambahkan, dirinya juga sudah berbicara dengan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia mengenai hal ini. Eksekusi Tuti ini hanya berlangsung enam hari setelah Menlu Jubeir mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Retno di Jakarta membahas soal perlindungan TKI.