Diserahkan Jokowi, Baru 9 Kementerian dan Lembaga Menerima DIPA 2022
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat. DIPA tahun 2022 hanya diberikan kepada 9 kementerian dan lembaga karena telah memenuhi syarat.
"Hari ini ada 9 kementerian dan lembaga yang mendapatkan DIPA secara simbolis," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Beberapa syarat untuk mendapatkan DIPA antara lain memiliki program kegiatan mengarah pada pemulihan ekonomi nasional, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan. Lalu memprioritaskan program-program di tahun 2022 dan memiliki penganggaran kinerja.
Ada 7 kementerian yang mendapatkan DIPA yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Sementara itu hanya 2 lembaga pemerintah yang mendapatkan DIPA tahun 2022.
Sri Mulyani mengatakan selama 2 tahun terakhir, instrumen APBN telah diarahkan untuk penangan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Khususnya APBN tahun 2021 yang dirancang mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan meneruskan kebijakan countercylical. Namun tetap menjaga risiko dan keberlanjutan fiskal.
"Kita tetap memperhatikan risiko dan suistenable fiskal dalam jangka menengah dan panjang," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaProyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."
Baca SelengkapnyaJokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya